Berita Nasional (Djavatoday.com) – Komisi VII DPR RI melayangkan desakan kuat kepada Kementerian Pariwisata untuk segera merombak total sistem distribusi keuangan melalui formulasi anggaran pariwisata 2027 berimbang antarkedeputian.
Langkah tegas ini bertujuan agar pelaksanaan program strategis nasional tidak mengalami ketimpangan fatal pada tengah tahun berjalan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan instruksi tersebut secara langsung kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026).
Pihak legislatif menilai bahwa struktur keuangan saat ini masih sangat jauh dari asas keadilan fiskal internal. Akibatnya, sejumlah unit kerja strategis di bawah naungan kementerian kehabisan ruang gerak sebelum target tahunan tercapai.
Oleh karena itu, DPR menuntut jaminan nyata agar seluruh unit kerja memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing sepanjang tahun.
Ketimpangan Nyata Distribusi Anggaran Internal
Saleh menjelaskan bahwa Komisi VII melihat ketidakseimbangan distribusi anggaran yang sangat mencolok di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Sejumlah unit menikmati porsi anggaran yang sangat besar tanpa evaluasi berbasis kinerja yang mendalam. Sementara itu, deputi lain justru hanya menerima alokasi terbatas yang sangat minim untuk mengeksekusi program di lapangan.
Kondisi miris ini membuat program-program penting kemenpar berpotensi macet saat memasuki pertengahan tahun anggaran. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional yang membutuhkan kontinuitas program tanpa jeda.
“Nanti saya minta untuk perumusan anggaran pariwisata 2027 berimbang, itu benar-benar dibuat berimbang,” kata Saleh dengan nada tegas di hadapan forum rapat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejumlah anggota dewan lainnya juga telah menyuarakan kritik tajam terkait postur anggaran tersebut.
Menurutnya, konsentrasi belanja yang terlalu besar di sektor tertentu memicu ketimpangan kerja yang hebat antarkedeputian. Selain itu, fenomena ini memaksa sebagian unit kehabisan napas fiskal saat tahun anggaran justru masih berjalan separuh jalan.
Sorotan Tajam Dua Kedeputian yang Dominan
Saleh memberikan ilustrasi konkret mengenai kondisi rill di lapangan yang memicu polemik regulasi ini. Berdasarkan pengamatannya, dinamika internal menunjukkan ketimpangan yang sangat jauh dari segi nominal alokasi keuangan.
“Misalnya hanya ada dua kedeputian yang anggarannya gemuk. Tiga lah dengan Poltekpar,” ujar politisi senior dari Fraksi PAN tersebut.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa anggaran untuk Politeknik Pariwisata (Poltekpar) sebetulnya berada dalam kategori yang wajar secara fungsional. Hal itu terjadi karena pihak kampus menghabiskan dana tersebut untuk pelaksanaan operasional pendidikan vokasi yang padat modal.
“Tetapi dua yang pemasaran dan event, itu anggarannya kan besar,” ujar Saleh menambahkan rincian kritikannya secara transparan.
$$Masukkan Internal Link ke Artikel Terkait Djava Today di sini$$
Oleh karena itu, Saleh menilai kondisi ketimpangan tersebut perlu menjadi perhatian super serius dalam pembahasan rencana kerja makro tahun depan.
Pihaknya mengingatkan agar kementerian berani melakukan penyesuaian distribusi belanja demi merealisasikan prinsip anggaran pariwisata 2027 berimbang.
Kementerian dapat menempuh hal tersebut baik melalui penguatan alokasi di unit tertentu maupun redistribusi anggaran yang sudah mapan saat ini.
Langkah berani ini menjadi satu-satunya solusi logis agar penggunaan anggaran di masa depan menjadi jauh lebih adil, akuntabel, dan efektif.
“Harus berani membuat anggaran yang berimbang itu, menaikkan anggaran di tempat yang lain,” kata Saleh menjelaskan opsi solutif.
Opsi lainnya adalah mengurangi porsi dari tempat yang sudah ada sekarang, kemudian membaginya secara rata ke tempat yang lain demi mewujudkan asas keadilan.
Data Realisasi dan Evaluasi Pagu Keuangan Terkini
Berdasarkan data resmi Kementerian Pariwisata, pagu anggaran kementerian pada tahun berjalan 2026 menyentuh angka Rp1,43 triliun. Hingga tanggal 31 Mei 2026, realisasi fisik instansi ini telah mencapai Rp697 miar atau setara dengan 48,58 persen.
Sementara itu, realisasi pembayaran nontunai mencatatkan angka Rp491 miliar atau berada di kisaran 34,26 persen.
Namun, mayoritas penyerapan dana tersebut ternyata masih menumpuk secara eksklusif pada satuan kerja pusat, terutama Sekretariat Utama sebagai dukungan manajemen.
Sementara pada tingkat kedeputian, Deputi Bidang Pemasaran mendominasi alokasi terbesar dengan angka mencapai sekitar Rp200 miliar. Selanjutnya, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (events) menyusul dengan mengantongi dana sebesar Rp138 miliar.
Di sisi lain, kementerian menggelontorkan anggaran jumbo sebesar Rp511 miliar khusus untuk operasional enam politeknik pariwisata di berbagai daerah.
Alokasi ini bertujuan untuk mempercepat pendidikan serta mengembangkan mutu sumber daya manusia di sektor pariwisata nasional.
Berdasarkan peta penyerapan ini, DPR menyimpulkan bahwa pengesahan formulasi anggaran pariwisata 2027 berimbang sudah mendesak untuk segera berjalan.
Strategi Kolaborasi Lintas Kementerian di Masa Depan
Sebagai langkah penutup, Saleh menegaskan bahwa pembahasan teknis mengenai draf anggaran pariwisata 2027 berimbang memerlukan persiapan matang sejak awal.
Implementasi gagasan ini membutuhkan komunikasi yang intensif serta koordinasi proaktif dengan pihak Kementerian Keuangan serta Bappenas selaku pemegang kebijakan fiskal makro.
Tanpa kolaborasi ini, upaya restrukturisasi internal kementerian pasti akan membentur hambatan birokrasi yang rumit.
Baginya, langkah mitigasi awal tersebut sangat penting agar kementerian dapat memperjuangkan kebutuhan rill dari seluruh sub-sektor pariwisata secara lebih jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Di sisi lain, komunikasi ini akan memastikan distribusi dana di internal kementerian menjadi lebih proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Melalui skema anggaran pariwisata 2027 berimbang, DPR berharap kinerja seluruh unit kerja dapat meningkat secara merata demi mendongkrak kunjungan wisatawan global.
Kesimpulannya, reformasi struktur belanja ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak bagi keberlanjutan sektor pariwisata Indonesia ke depan.
Melalui penerapan anggaran pariwisata 2027 berimbang, djavatoday.com memproyeksikan efektivitas penyerapan kuartal pertama kementerian akan meningkat hingga dua kali lipat dibanding periode sebelumnya.
Publik kini menunggu keberanian regulasi dari Menteri Pariwisata untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang jauh lebih sehat dan bebas dari ketimpangan sektoral. (Red/Djavatoday)
