Berita Nasional (Djavatoday.com) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membawa kabar gembira karena angka devisa wisata Indonesia naik secara signifikan pada kuartal pertama tahun anggaran 2026.
Menpar menyampaikan capaian positif ini dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026).
Sektor pariwisata terbukti tetap kokoh dan menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan di tengah ketatnya dinamika global saat ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari hingga April 2026 sukses menyentuh angka 4,68 juta kunjungan.
Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,24 persen daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan yang konsisten ini menjadi sinyal kuat bahwa daya tarik destinasi Nusantara di pasar internasional masih sangat kuat.
Sementara itu, pada kuartal pertama tahun ini, Indonesia mengantongi devisa wisata sebesar US$ 4,05 Miliar atau setara dengan Rp 68,28 triliun.
Jumlah tersebut membuktikan bahwa devisa wisata Indonesia naik sekitar 6,30 persen jika kita bandingkan dengan perolehan pada kuartal pertama tahun 2025.
Pemerintah optimistis tren kenaikan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun seiring dengan bergulirnya berbagai program strategis.
Dampak Nyata Saat Devisa Wisata Indonesia Naik untuk Sektor Riil
Meskipun angka devisa wisata Indonesia naik dengan sangat meyakinkan, Menpar Widiyanti menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengejar angka makro semata.
Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata harus memberikan dampak yang semakin nyata bagi seluruh lapisan masyarakat bawah.
Oleh karena itu, kementerian kini menempatkan penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, serta pekerja kreatif di daerah sebagai prioritas utama.
Pariwisata tidak boleh hanya berputar di kota-kota besar atau menguntungkan pelaku usaha skala raksasa saja. Sebaliknya, aliran dana dari wisatawan asing maupun domestik harus mengalir deras hingga ke pelosok desa.
Pertumbuhan pariwisata yang berkualitas wajib menjadi motor penggerak utama dalam membuka lapangan kerja baru serta memperkuat struktur ekonomi daerah.
Kementerian Pariwisata kini tengah merancang ekosistem pariwisata inklusif agar arus modal bergerak lebih merata.
Ketika devisa wisata Indonesia naik, maka tingkat kesejahteraan para pemandu wisata, pemilik penginapan lokal, dan perajin suvenir juga harus ikut terangkat.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada ketimpangan sosial yang melebar di tengah pesatnya modernisasi destinasi wisata.
Akselerasi Sertifikasi Halal di Ribuan Desa Wisata
Kementerian Pariwisata terus mempercepat langkah standardisasi destinasi untuk memastikan gerakan devisa wisata Indonesia naik membawa dampak yang luas.
Salah satunya melalui program sertifikasi halal yang masif bagi para pelaku UMKM di berbagai desa wisata. Hingga tanggal 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi sebanyak 31.548 sertifikasi halal.
Langkah strategis tersebut menjangkau 1.116 desa wisata yang tersebar luas di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran sertifikasi halal ini akan meningkatkan daya saing produk kuliner dan kerajinan lokal secara signifikan.
Selain itu, jaminan produk halal juga ampuh memperkuat rasa aman dan kepercayaan para wisatawan yang berkunjung ke daerah.
Melalui pendampingan yang intensif, pemerintah mempersiapkan desa wisata untuk menjadi destinasi kelas dunia yang mandiri.
Kolaborasi lintas lembaga ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam mendukung penuh keberlanjutan usaha mikro di daerah.
Ketika kualitas pelayanan meningkat, maka peluang untuk membuat devisa wisata Indonesia naik pada kuartal berikutnya akan semakin terbuka lebar.
Promosi Destinasi Melalui Karisma Event Nusantara
Pemerintah juga memperkokoh pemerataan manfaat ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai acara unggulan daerah.
Program Karisma Event Nusantara yang terlaksana di 15 provinsi terbukti mampu memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.
Berdasarkan laporan internal, program ini berhasil melibatkan hingga 20.669 pekerja kreatif dan 3.936 pelaku UMKM lokal.
Rangkaian acara tersebut sukses menghasilkan pergerakan roda ekonomi yang menembus angka lebih dari Rp45,57 milar. Angka fantastis ini menjadi bukti nyata bahwa festival budaya mampu menjadi stimulus ekonomi yang instan bagi rakyat.
Oleh karena itu, kementerian akan terus meningkatkan mutu pelaksanaan event berkualitas di daerah secara berkala.
Setiap festival yang bergulir bukan sekadar menjadi ruang untuk mempromosikan keindahan alam semata. Festival tersebut menjadi ruang ekonomi nyata yang menghidupkan sektor transportasi, perhotelan, kuliner, hingga jasa dokumentasi lokal.
Dampak berantai inilah yang pada akhirnya memberikan kontribusi besar dalam menjaga agar devisa wisata Indonesia naik.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pariwisata Berkelanjutan
Untuk mendukung kemajuan tersebut, Kementerian Pariwisata juga memperkuat dukungan ke daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi.
Program komprehensif ini mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pelatihan pembuatan konten promosi digital, serta dukungan penuh untuk festival lokal.
Semua ini bertujuan mendongkrak kualitas destinasi dan merangsang pergerakan wisatawan Nusantara agar lebih aktif.
Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusniah Chalim, tersebut juga menyepakati pentingnya sinergi anggaran yang tepat sasaran.
Komisi VII DPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh program kerja kementerian agar berjalan transparan dan akuntabel.
Dukungan legislatif ini menjadi modal berharga bagi kementerian untuk mengeksekusi rencana kerja tahun anggaran 2026 secara optimal.
Menpar Widiyanti menutup paparannya dengan menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Indonesia ke depan sudah sangat jelas.
Kerja keras seluruh pemangku kepentingan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan segelintir golongan.
Dengan kerja bersama yang solid, pemerintah sangat optimistis bahwa tren devisa wisata Indonesia naik akan menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan ekonomi nasional yang inklusif. (Red/Djavatoday)
