Berita Nasional (Djavatoday.com) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa alokasi anggaran pariwisata 2026 harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Langkah ini dinilai krusial agar instansi terkait tidak hanya menghabiskan dana negara demi pemenuhan laporan administratif belaka. Oleh karena itu, dewan menuntut indikator capaian yang lebih terukur dalam setiap program kerja pemerintah.
Saleh menyampaikan langsung poin penting tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Saleh, karakter sektor pelesiran sangat berbeda dibandingkan dengan bidang-bidang birokrasi lainnya. Selain menggunakan uang rakyat, sektor ini mengemban tanggung jawab besar sebagai mesin penggerak ekonomi daerah.
“Penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia,” ujar politisi dari Fraksi PAN tersebut.
Mengapa Anggaran Pariwisata 2026 Harus Berdampak Nyata?
Kemudian, Saleh menjelaskan bahwa parlemen kini memperketat pengawasan terhadap seluruh pos belanja negara. Pihaknya tidak ingin lagi melihat laporan serapan anggaran yang tinggi, namun kondisi pelaku usaha di lapangan justru lesu.
Baginya, setiap rupiah yang keluar wajib memicu efek berganda bagi ekosistem pendukung wisata.
Efek berganda ini harus menyentuh langsung para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, pedagang lokal, industri perhotelan, sektor transportasi, hingga warga sekitar destinasi harus menikmati tetesan rezeki tersebut.
Oleh sebab itu, Kementerian Pariwisata wajib membuktikan korelasi positif antara besarnya anggaran dengan pertumbuhan riil di lapangan.
Meskipun sektor ini memakan biaya yang sangat besar, potensi perputaran uangnya kembali ke masyarakat juga sangat tinggi. Namun, eksekutor di lapangan sering kali mengelola program secara kurang tajam dan cenderung terjebak pada rutinitas seremonial.
Alhasil, esensi bahwa anggaran pariwisata 2026 harus berdampak nyata sering kali tenggelam dalam tataran implementasi.
Memanfaatkan Fenomena Lonjakan Wisatawan Asing
Di sisi lain, Saleh turut menyoroti fenomena menarik terkait tren kunjungan pelancong dari negara tetangga. Belakangan ini, wisatawan belanja asal Singapura dan Malaysia menunjukkan peningkatan kunjungan yang signifikan ke berbagai wilayah Indonesia.
Mereka memanfaatkan selisih nilai tukar mata uang yang menguntungkan untuk memborong produk lokal.
Situasi tersebut tentu menjadi peluang emas yang tidak boleh pemerintah lewatkan begitu saja. Oleh karena itu, kementerian terkait harus mengelola momentum ini lewat strategi promosi dan fasilitas publik yang prima.
Melalui cara tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat di daerah-daerah tujuan wisata dapat bergerak lebih cepat dan masif.
Namun, pemerintah harus memastikan penguatan fondasi ekonomi nasional tetap berjalan seiring dengan ekspansi kunjungan asing tersebut.
Kementerian tidak boleh hanya mengejar kuantitas angka kedatangan tanpa menyiapkan infrastruktur domestik yang kokoh.
Sementara itu, pembuat kebijakan perlu mengarahkan program kerja jangka panjang pada pemberdayaan destinasi sekunder agar pembangunan menjadi lebih merata.
Target Besar Capaian Sektor Pariwisata Nasional
Sebagai informasi, Kementerian Pariwisata mencatat devisa sektor pariwisata pada kuartal I tahun 2026 telah menyentuh angka US$4,05 miliar.
Jumlah tersebut setara dengan Rp68,28 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 6,30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini menunjukkan bahwa daya tarik Indonesia di mata dunia internasional sebenarnya masih sangat kuat.
Pada saat yang sama, kontribusi sektor pelesiran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di kisaran 4,01 hingga 5,00 persen.
Pemerintah sendiri menetapkan target kontribusi PDB tahun ini berada pada angka 4,6 sampai 4,7 persen. Selanjutnya, hingga April 2026, data menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sudah menembus angka 4,68 juta kunjungan.
Meskipun trennya positif, tantangan berat masih membentang untuk mengejar target tahunan yang dipatok sebesar 16 hingga 17,6 juta wisatawan.
Oleh sebab itu, kementerian terkait tidak bisa lagi menunda-nunda akselerasi program kerja. Hal ini mengingat sektor strategis ini sukses menyerap hingga 25,91 juta tenaga kerja pada tahun 2025 lalu.
Dengan nilai investasi pariwisata yang telah menyentuh Rp25,34 triliun, potensi industri ini sangat melimpah. Parlemen berjanji akan terus mengawal agar penggunaan dana negara tepat sasaran hingga akhir tahun anggaran selesai.
Komisi VII DPR RI kembali menegaskan komitmennya bahwa seluruh alokasi anggaran pariwisata 2026 harus berdampak nyata demi mendongkrak kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. (Red/Djavatoday)
