Berita Nasional (Djavatoday.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik indikator keberhasilan sektor pariwisata nasional yang selama ini hanya bertumpu pada tingginya angka devisa dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengejar posisi riil dan daya saing pariwisata Indonesia di ASEAN yang objektif dibanding negara kompetitor.
Novita menyampaikan pandangan tersebut secara langsung dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026).
Novita mengingatkan agar Kementerian Pariwisata tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian angka-angka statistik global yang terlihat besar di atas kertas.
Sebaliknya, pemerintah harus berani melihat realitas pergerakan pasar Asia Tenggara yang sangat dinamis. Pasalnya, saat ini muncul rumor besar bahwa performa industri pelesir negara tetangga telah melesat tajam.
Bahkan, sektor pariwisata Vietnam kini kabarnya telah melampaui capaian Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, kementerian mendesak untuk segera melakukan penguatan strategi berbasis data riil lintas negara.
Evaluasi Kritis Daya Saing Pariwisata Indonesia di ASEAN
Sebagai langkah konkret, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut meminta Kementerian Pariwisata menyajikan data komparatif yang valid dengan negara tetangga pada rapat kerja berikutnya.
Anggota dewan memerlukan langkah tersebut agar publik dapat mengukur efektivitas penggunaan anggaran negara melalui indikator kinerja yang jelas.
Selain itu, kebijakan ini akan memastikan alokasi dana tidak habis hanya untuk agenda promosi rutin yang bersifat seremonial semata. Dengan demikian, pemerintah bisa mencapai efisiensi anggaran sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di ASEAN.
Penyajian data pembanding ini juga bertujuan untuk memetakan kelemahan mendasar dari ekosistem pariwisata nasional. Hingga saat ini, promosi masif di luar negeri belum mampu menyelesaikan problem struktural di dalam negeri.
Oleh karena itu, Novita berharap kementerian mengalokasikan belanja masa depan pada program yang berdampak langsung terhadap daya tarik destinasi.
Jika pemerintah tidak segera membenahi tata kelola anggaran ini, maka posisi Indonesia akan semakin tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Sementara itu, tantangan global pasca-2025 menuntut perubahan paradigma dalam mengelola industri pelesir. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pesona alam tanpa membarengi dengan kesiapan infrastruktur penunjang yang modern.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah wisata juga memegang peranan yang sangat krusial. Oleh sebab itu, jajaran kementerian wajib menyusun peta jalan baru yang lebih agresif demi mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia di ASEAN.
Urgensi Konektivitas Udara untuk Pemerataan Ekonomi
Selain menyoroti masalah data komparatif, Komisi VII DPR RI juga memberikan perhatian khusus pada aspek konektivitas udara (air connectivity).
Novita menilai ketersediaan penerbangan langsung (direct flight) sebagai kunci utama untuk menggerakkan roda ekonomi lokal di luar Pulau Bali.
Oleh karena itu, promosi besar-besaran dari pemerintah akan menjadi sia-sia jika akses transportasi menuju destinasi unggulan daerah terpencil masih sulit dan mahal.
Kendala logistik seperti ini secara otomatis langsung memangkas daya saing pariwisata Indonesia di ASEAN.
Kemudian, penumpukan kunjungan wisatawan asing pada titik tertentu saja juga berpotensi memicu masalah baru berupa over-tourism.
Fenomena kelebihan muatan ini tidak hanya merusak ekosistem lingkungan setempat, tetapi juga menurunkan kenyamanan para pelancong itu sendiri.
Oleh karena itu, maskapai penerbangan harus segera merealisasikan pembukaan rute internasional baru ke berbagai bandara daerah potensial.
Langkah strategis ini akan memecah konsentrasi massa dan menyebarkan dampak ekonomi secara lebih merata ke seluruh pelosok Nusantara.
Melalui akses langsung yang terbuka, destinasi baru di wilayah Jawa Timur, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara dapat berkembang lebih cepat. Kehadiran wisatawan mancanegara di wilayah-wilayah tersebut dipastikan akan langsung menghidupkan sektor UMKM setempat.
Namun, Novita menilai koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan hingga kini masih sangat minim.
Akibatnya, sinkronisasi kebijakan penerbangan dan pengembangan destinasi wisata sering kali tidak berjalan seirama di lapangan.
Novita Hardini berharap penuh agar pemerintah melakukan evaluasi belanja sektor pariwisata secara ketat demi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat daerah.
Korporasi besar di kota-kota utama tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang menikmati pertumbuhan industri pelesir ini. Sebaliknya, masyarakat lokal di sekitar destinasi harus menjadi aktor utama sekaligus penerima manfaat ekonomi terbesar.
Pada akhirnya, komitmen kuat terhadap pemerataan akses inilah yang akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di ASEAN. (Red/Djavatoday)
