Berita Banjar (Djavatoday.com),- Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Banjar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (2/6/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja pemerintahan Wali Kota Sudarsono dan Wakil Wali Kota Supriana.
Demonstran menyampaikan sejumlah kritik terhadap berbagai sektor yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan selama masa awal kepemimpinan pasangan kepala daerah tersebut.
Di tengah orasi, massa sempat memblokir ruas jalan di sekitar gedung DPRD dengan sepeda motor, menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Ketegangan sempat meningkat saat massa aksi mencoba menembus barikade petugas gabungan yang berjaga, hingga terjadi saling dorong.
Situasi mereda setelah Pelaksana Tugas Ketua DPRD Banjar, Ating, bersama sejumlah anggota dewan, menemui massa dan mengajak perwakilan demonstran berdialog di dalam gedung legislatif.
Koordinator aksi, Rio Julian Rustandi Putra, dalam orasinya menyampaikan lima tuntutan utama yang menjadi fokus kritik mahasiswa terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pendidikan. Menurut Rio, banyak pelajar dan mahasiswa di Kota Banjar yang masih kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya. “Pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada lagi siswa yang putus sekolah karena alasan ekonomi,” ujarnya.
Ekonomi dan Lapangan Kerja. Ia juga menyoroti lemahnya pertumbuhan ekonomi dan minimnya investasi yang masuk ke Banjar. “Sampai hari ini belum terlihat ada investor yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat terus dihimpit krisis ekonomi,” kata Rio.
Layanan Kesehatan. Tuntutan ketiga berkaitan dengan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Rio menilai banyak warga yang masih belum terlayani optimal meski memiliki BPJS. “Klaim jaminan kesehatan universal belum sesuai kenyataan di lapangan,” katanya.
Infrastruktur. Rio juga menilai pembangunan infrastruktur berjalan lamban dan tidak merata. Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan Neglasari yang disebutnya sudah hampir satu dekade tidak mendapat perbaikan signifikan.
Supremasi Hukum. Isu terakhir menyasar pada transparansi dan integritas aparat penegak hukum. “Kami ingin penegakan hukum yang bersih dan transparan. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan kinerja aparat,” tegasnya.
Setelah menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD, massa aksi melanjutkan unjuk rasa ke Kantor Wali Kota Banjar, dan kemudian bergerak ke Kejaksaan Negeri Banjar. Mereka menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum menindaklanjuti aspirasi yang telah disuarakan.
Hingga akhir aksi, situasi berlangsung kondusif meski sempat diwarnai ketegangan. Aparat kepolisian tetap bersiaga untuk memastikan keamanan di lokasi-lokasi aksi. (Diana/CN/Djavatoday)
