Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pilkada dengan melibatkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Ciamis.
Acara ini berlangsung di Aula Setda Ciamis pada Rabu (16/10/2024), dengan kehadiran unsur Forkopimda, Komisioner KPU, dan Bawaslu Kabupaten Ciamis.
Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Engkus Sutisna, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran kepala desa dalam mendukung suksesnya Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada yang akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Ciamis serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Saya mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Ciamis agar berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas demokrasi yang lebih baik di daerah kita,” ujar Engkus Sutisna.
Menurut Engkus, partisipasi masyarakat dalam pemilihan sangat krusial untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan demokratis. Selain itu, ia berharap pelaksanaan Pilkada di Ciamis dapat berjalan dengan sukses dan kondusif.
Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024 Menjadi Fokus
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Ciamis, Wulan Sarifah, menyoroti netralitas kepala desa selama masa kampanye. Hal ini sebagai salah satu potensi kerawanan. Menurut Wulan, selain masalah politik uang, netralitas aparatur pemerintah, termasuk kepala desa, adalah isu penting yang perlu diawasi secara ketat.
“Netralitas kepala desa dan perangkat desa menjadi salah satu dimensi kerawanan dalam kampanye Pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu Ciamis telah melakukan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko pelanggaran,” kata Wulan.
Wulan menjelaskan bahwa Bawaslu Ciamis telah memberikan imbauan kepada para kepala desa, camat, dan perangkat desa sejak jauh hari sebelum masa kampanye dimulai. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepala desa mematuhi undang-undang pemilihan. Aturan itu melarang mereka terlibat dalam kegiatan kampanye atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“Imbauan ini penting untuk mencegah pelanggaran netralitas, dan kami berharap dapat menekan potensi pelanggaran di Pilkada serentak nanti,” tambah Wulan.
Bawaslu Ciamis menegaskan bahwa pencegahan adalah kunci dalam menjaga integritas Pilkada. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya memberikan imbauan kepada perangkat desa, tetapi juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memitigasi potensi pelanggaran.
“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan jelas melarang kepala desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kami akan terus mengawasi dan melakukan upaya pencegahan agar Pilkada di Ciamis berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Wulan.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Bawaslu, diharapkan Pilkada 2024 di Kabupaten Ciamis dapat berjalan lancar dan bebas dari pelanggaran, khususnya terkait netralitas aparat desa. (Ayu/CN/Djavatoday)
 persiapan Pilkada 2024 dengan melibatkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Ciamis.){kind=link}