Minggu, Februari 25, 2024
namakamu.com
namakamu.com
namakamu banner id
namakamu banner id

Anggota DPRD Jabar Soroti Sikap Pemprov yang Bedakan Sekolah

namakamu.com
namakamu.com
namakamu banner id
namakamu banner id

Jawa Barat (Djavatoday.com),- Anggota DPRD Jabar Komisi V Johan J Anwari menyoroti sikap Pemprov Jabar yang terkesan membedakan antara swasata dan negeri. Padahal menurutnya, semua warga Jabar punya hak sama tanpa mengenal bersekolah di swasta atau negeri.

Menurut Johan, perbedaan itu terlihat dari level sekolah menengah yang bestatus negeri mendapat bantuan pembayaaran IBPD dan program BOPD sebesar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per tahun per siswa.

Sementara untuk sekolah swasta hanya mendapatkan bantuan hibah BPMU yang hanya Rp 550 ribu siswa per tahun. Jumlah sekolah negeri di Jabar sekitar 833 sekolah. Sedangkan swasta berjumlah 4.300 sekolah. Faktanya, banyak warga Jabar yang bersekolah di swasta.

Dengan sikap itu, Anggota DPRD Jabar ini mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk meninjau ulang program BOPD untuk sekolah negeri. Karena para siswa sekolah swasta merupakan warga Jabar yang perlu mendapat perhatian dan hak serta kewajiban yang sama.

Politisi dariPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kabupaten Ciamis ini minta Gubernur Ridwan Kamil untuk mencontoh Pemprov Jawa Timur yang tak membedakan siswanya. Mulai dari negeri maupun swasta, dari SLTA, MA, SMK dan SLB mendapat perlakuaan sama.

“Di Jatim semua ama-sama mendapatkan subsidi semacam BOPD yang nilai subsidinya dihitung berdasarkan jumlah siswa dan harga satuan pada tiap daerah di wilayah Jatim,” katanya, Selasa (22/9/2020).

Johan Anggota DPRD Jabar asal Ciamis ini menilai sikap tersebut tidak memperlihatkan sisi keadilan. Hal itu tidak sesuai dengan visi Jabar yakni pendidikan juara.

“Yang disebut juara ketika sudah bisa adil, baru bisa disebut jawara. Untuk apa mengusung jargon Jabar Juara kalau nyatanya warganya tidak diperlakukan sama. Ini ketidakadilan,” katanya.

Terlebih lagi, kata Johan, ketika menyoal anggaran untuk pendidikan non formal seperti pondok pesantren yang masih minim.”Ketika mekanisme pengajuan dengan online tapi berhadapan dengan robot manusia. Yang terjadi hanya komunikasi searah, akhirnya pesantren kesulitan mendapat bantuan program,” ucap Anggota DPRD Jabar. (AY/Djavatoday)

Dua Warga Tasikmalaya Tewas Diduga gegara Tenggak Miras Oplosan

Berita Tasikmalaya (Djavatoday.com),- Dua warga Desa Linggasirna, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal dunia diduga usai menenggak miras oplosan, Sabtu (24/2/2024). Korban berinisial S...

Satgas Pangan Tasikmalaya Cek Harga Beras di Pasar yang Kini Melambung Tinggi

Berita Tasikmalaya (Djavatoday.com),- Satgas Pangan Kabupaten Tasikmalaya melakukan sidak di Pasar Singaparna dan Toko Modern, Rabu (21/2/2024). Hasilnya, Satgas Pangan menemukan harga beras yang...

Janin Bayi Dibuang di Saluran Air di Tasikmalaya, Polisi Amankan Pelaku

Berita Tasikmalaya (Djavatoday.com),- Janin bayi ditemukan di saluran air di Kampung Cipendeuy, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (13/2/2024). Diduga janin itu dibuang...

Kapolda Jabar Cek Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Singaparna Tasikmalaya

Berita Tasikmalaya (Djavatoday.com),- Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus melakukan pengecekan distribusi logistik Pemilu 2024 di kantor PPK Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (10/2/2024). Hadir juga...

Terpopuler

Lainnya