Jawa Barat (Djavatoday.com),- Anggota DPRD Jabar Komisi V Johan J Anwari menyoroti sikap Pemprov Jabar yang terkesan membedakan antara swasata dan negeri. Padahal menurutnya, semua warga Jabar punya hak sama tanpa mengenal bersekolah di swasta atau negeri.
Menurut Johan, perbedaan itu terlihat dari level sekolah menengah yang bestatus negeri mendapat bantuan pembayaaran IBPD dan program BOPD sebesar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per tahun per siswa.
Sementara untuk sekolah swasta hanya mendapatkan bantuan hibah BPMU yang hanya Rp 550 ribu siswa per tahun. Jumlah sekolah negeri di Jabar sekitar 833 sekolah. Sedangkan swasta berjumlah 4.300 sekolah. Faktanya, banyak warga Jabar yang bersekolah di swasta.
Dengan sikap itu, Anggota DPRD Jabar ini mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk meninjau ulang program BOPD untuk sekolah negeri. Karena para siswa sekolah swasta merupakan warga Jabar yang perlu mendapat perhatian dan hak serta kewajiban yang sama.
Politisi dariPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kabupaten Ciamis ini minta Gubernur Ridwan Kamil untuk mencontoh Pemprov Jawa Timur yang tak membedakan siswanya. Mulai dari negeri maupun swasta, dari SLTA, MA, SMK dan SLB mendapat perlakuaan sama.
“Di Jatim semua ama-sama mendapatkan subsidi semacam BOPD yang nilai subsidinya dihitung berdasarkan jumlah siswa dan harga satuan pada tiap daerah di wilayah Jatim,” katanya, Selasa (22/9/2020).
Johan Anggota DPRD Jabar asal Ciamis ini menilai sikap tersebut tidak memperlihatkan sisi keadilan. Hal itu tidak sesuai dengan visi Jabar yakni pendidikan juara.
“Yang disebut juara ketika sudah bisa adil, baru bisa disebut jawara. Untuk apa mengusung jargon Jabar Juara kalau nyatanya warganya tidak diperlakukan sama. Ini ketidakadilan,” katanya.
Terlebih lagi, kata Johan, ketika menyoal anggaran untuk pendidikan non formal seperti pondok pesantren yang masih minim.”Ketika mekanisme pengajuan dengan online tapi berhadapan dengan robot manusia. Yang terjadi hanya komunikasi searah, akhirnya pesantren kesulitan mendapat bantuan program,” ucap Anggota DPRD Jabar. (AY/Djavatoday)
