Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Setda Ciamis Deni Wahyu Hidayat menjelaskan tentang layanan Advokasi Hukum bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Deni mengatakan bagian layanan Advokasi Hukum tatanannya berada di bawah naungan Biro Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jendral Kemenkumham.
“Terkait dengan tugasnya yaitu menjalankan serta menyiapkan pembinaan, pengelolaan, pertimbangan hukum, konsultan hukum dan juga advokasi hukum,” kata Deni, Selasa (21/11/2023).
Deni menerangkan, perihal layanan hukum bagi kepentingan pemerintah sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementrian Hukum serta Hak Asasi Manusia.
“Untuk yang berwenang memberikan bantuan hukum tentunya adalah Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama bersama Tim Bantuan Hukum Kabupaten,” jelasnya.
Dalam aturan tersebut, pihak yang berhak menerima bantuan layanan Advokasi Hukum yaitu Menteri, mantan mentri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, pensiunan serta anggota kerja kementrian.
Pemberian bantuan hukum itu mencangkup dua kategori, yang pertama litigasi dan non litigasi. Untuk litigasi sendiri meliputi kasus hukum tindak pidana, perdata, dan tata usaha negara.
Sedangkan untuk non litigasi seperti konsultasi hukum, investigasi kasus. Meski demikian, tidak semua bisa mendapatkan bantuan hukum, ada beberapa kasus saja yang bisa mendapat bantuan hukum.
Ada juga beberapa kasus pengecualian yang tidak bisa mendapat pembelaan hukum. Yakni kasus narkotika dan tindakan pidana terorisme.
Dalam menjalankan bantuan hukum serta melaksanakan tugasnya, tim advokasi memerlukan surat kuasa atau surat tugas.
Pada prosesnya, ada beberapa cara yang dapat ditempuh terlebih dahulu dalam penanganan advokasi. Yakni mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dan eksepsi, replik, duplik, pembuktian kesimpulan serta putusan. (Ayu/CN/Djavatoday)
 Setda Ciamis Deni Wahyu Hidayat menjelaskan tentang layanan Advokasi Hukum bagi kepentingan pemerintah.){kind=link}