Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kapoksi Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Herry Dermawan, menyebut kehadiran Kemenko Pangan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dari hulu hingga hilir.
Menurut Herry, selama ini sektor pangan tersebar di berbagai kementerian sehingga koordinasi kerap berjalan kurang maksimal. Dengan adanya Kemenko Pangan, pengelolaan pangan nasional kini dinilai lebih terintegrasi.
“Sejak Indonesia merdeka, baru sekarang ada Kemenko Pangan. Ini menunjukkan pemerintah memiliki visi besar agar urusan pangan bisa dikelola lebih fokus dan terkoordinasi,” ujar Herry kepada wartawan saat di Ciamis, Jumat (29/5/2026).
Ia mengatakan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menjadi mandat penting untuk mempercepat berbagai program strategis pemerintah di sektor pangan.
Herry menilai sejumlah hasil mulai terlihat, mulai dari peningkatan cadangan beras nasional, pembenahan distribusi pupuk subsidi, hingga penguatan sektor kelautan dan perikanan.
Salah satu capaian yang disorot yakni meningkatnya stok beras nasional yang kini disebut telah melampaui 5 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika kebutuhan cadangan pangan nasional masih bergantung pada impor.
“Dulu stok kita rata-rata hanya sekitar satu sampai dua juta ton dan sebagian besar berasal dari impor. Sekarang stok nasional bisa diamankan dari hasil produksi dalam negeri,” jelasnya.
Selain sektor pangan pokok, pemerintah juga disebut tengah membenahi tata kelola perkebunan sawit nasional. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, negara diklaim berhasil mengamankan sekitar 5 juta hektare lahan sawit bermasalah yang berdiri di atas tanah negara.
Di sektor pertanian, Herry menyebut petani kini mulai merasakan dampak pemangkasan birokrasi distribusi pupuk subsidi. Sebelumnya, proses administrasi pupuk dinilai terlalu panjang karena harus melewati banyak tahapan dan persetujuan lintas instansi.
“Dulu prosesnya sangat panjang, sampai membutuhkan lebih dari seratus tanda tangan dari berbagai tingkatan. Akibatnya pupuk sering terlambat diterima petani. Sekarang birokrasi dipangkas dan awal Januari pupuk sudah bisa diakses,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Bahkan di tengah krisis pupuk global akibat perang dunia, Indonesia disebut tetap mampu menjaga produksi pupuk dalam negeri.
“Bahkan Indonesia bisa mengekspor sekitar 500 ribu ton pupuk ke Australia setelah kebutuhan dalam negeri dipastikan aman,” ungkap Herry.
Di bawah koordinasi Kemenko Pangan yang membawahi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pemerintah juga menggencarkan program pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Modern.
Herry menjelaskan, program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memperbaiki fasilitas penunjang aktivitas melaut dan distribusi hasil tangkapan.
“Tahun lalu sudah dibangun sekitar 200 titik dan tahun ini ditargetkan mencapai seribu kampung nelayan modern,” ujarnya.
Fasilitas yang disiapkan di antaranya cold storage, pabrik es berbahan air laut, bengkel kapal, tempat tambat perahu hingga SPBN khusus nelayan untuk mempermudah akses bahan bakar.
Untuk wilayah Priangan Timur, Herry mengatakan program tersebut saat ini mulai diuji coba di Kabupaten Pangandaran.
“Karena Ciamis tidak memiliki wilayah laut, program ini sementara kami dorong untuk kawasan Pangandaran,” pungkasnya. (Ayu/CN/Djavatoday)
