Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Para petani di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun ini harus menghemat pupuk bersubsidi. Hal itu karena alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Ciamis mengalami penurunan secara signifikan.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis Dudung Abdul Syukur membenarkan hal itu. Alokasi pupuk bersubsidi dari pusat tahun 2024 menurun dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan.
Untuk tahun 2024, Dinas Pertanian Ciamis mengusulkan RDKK untuk pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 20.388,653 ton. Namun alokasi yang disetujui pusat hanya 10.775,040 ton atau 52 persen. Sedangkan untuk pupuk NPK dari usulan 24.859,291 ton, yang disetujui hanya 7.279,942 ton atau 29 persen.
Pengajuan pupuk bersubsidi tersebut sesuai jumlah dalam RDKK, 134.783 NIK, dengan rencana tanam seluas 90.763 hektare.
Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2023 lalu masih cukup tinggi. Seperti pupuk urea mendapat alokasi 18.752,000 ton, dan untuk NPK sebanyak 14.122,000 ton. Meski pun pengajuan dalam RKDD tahun 2023 lebih tinggi dari 2024.
Dudung mengatakan ada beberapa faktor yang membuat alokasi pupuk bersubsidi untuk Ciamis turun. Pertama pada tahun 2023, serapan pupuk bersubsidi di Ciamis berkurang karena dampak dari kemarau akibat El Nino. Kedua masih banyak petani yang tidak memanfaatkan kartu tani.
“Untuk tahun 2024 ini tidak perlu lagi menggunakan kartu tani cukup memakai KTP,” ujar Dudung, Kamis (25/1/2024).
Guna mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya melakukan sosialisasi kepada petani melalui sekolah lapang, penyuluh, supaya lebih bijak dalam menggunakan pupuk.
“Jangan terlalu jorjoran (boros) dalam menggunakan pupuk. Gunakan pupuk organik, itu penting karena selain dapat mengatasi kekurangan pupuk juga untuk meningkatkan unsur hara tanah,” ucapnya.
Dudung pun menyampaikan permohonan maaf kepada para petani apabila ketersediaan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mengingat alokasi itu merupakan keputusan dari pusat. (Ayu/CN/Djavatoday)
