Berita Banjar (Djavatoday.com),- Pemerintah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, saat ini tengah dihadapkan pada situasi pelik dan mendesak.
Pasalnya, sebuah investigasi internal sedang dilakukan secara intensif terkait dugaan penyalahgunaan dana BUMDes Sukamukti yang disinyalir kuat menyeret nama Direktur BUMDes Mukti Mandiri Bersama berinisial S.
Kasus ini sontak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setelah sang direktur mendadak mangkir dari kantor dan sangat sulit untuk dihubungi sejak awal pekan ini.
Langkah cepat dan terukur langsung diambil oleh otoritas desa guna mencegah kerugian yang lebih masif.
Sekretaris Desa Sukamukti, Nana, mengonfirmasi bahwa kecurigaan pihak pemerintah desa bermula dari rentetan laporan yang ganjil.
Sejumlah pihak luar secara tiba-tiba mendatangi kantor balai desa, mengklaim memiliki ikatan kerja sama usaha, dan secara terang-terangan menagih pembayaran sejumlah barang kepada direktur BUMDes tersebut.
“Awalnya kami merasa sangat bingung dan terkejut karena ada pihak luar yang datang ke desa mengaku menjalin kerja sama dan menagih pembayaran barang,” ujar Nana kepada wartawan.
“Dari titik itulah, kami mulai mempertanyakan kondisi riil pembukuan dan mengusut ke mana arah aliran dana BUMDes Sukamukti yang sebenarnya.”
Ironi Prestasi: Dari Percontohan Berujung Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDes Sukamukti
Kabar hilangnya sang direktur ini ibarat petir di siang bolong bagi warga setempat. Oleh karena itu, selama ini BUMDes Mukti Mandiri Bersama sangat dikenal aktif, inovatif, dan dinilai terus berkembang pesat dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Bahkan, berdasarkan catatan resmi dalam laporan Musyawarah Desa (Musdes) terakhir, seluruh unit usaha yang dijalankan diklaim beroperasi dengan sangat baik serta memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“BUMDes ini sebelumnya tergolong sangat sehat secara finansial, bahkan sempat dijadikan rujukan atau percontohan bagi entitas desa lain,” tambah Nana dengan nada kecewa.
“Saat pelaksanaan Musdes, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus juga diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa ada catatan merah yang mencurigakan.”
Namun demikian, reputasi cemerlang tersebut kini berada di ujung tanduk. Situasi berubah drastis dan penuh ketidakpastian ketika Direktur BUMDes tersebut tidak lagi dapat ditemui maupun dihubungi melalui berbagai saluran komunikasi.
Sebagai respons atas insiden ini, jajaran pemerintah desa bersama pihak keluarga telah berupaya keras melacak keberadaan yang bersangkutan. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, batang hidung sang direktur belum juga ditemukan.
“Kami sudah secara intensif membangun komunikasi dengan pihak keluarganya untuk mencari titik terang. Berdasarkan informasi sementara yang kami himpun, beliau dikabarkan sedang berada di luar daerah,” jelas Nana lebih lanjut mengenai upaya pencarian tersebut.
Jejak Ratusan Juta Rupiah dan Menggunungnya Utang Pribadi
Dari hasil penelusuran serta audit sementara yang dilakukan oleh tim internal desa, fakta-fakta baru yang mengejutkan mulai bermunculan ke permukaan.
Setidaknya, muncul dugaan kuat bahwa dana BUMDes Sukamukti dengan nominal mencapai sekitar Rp140 juta ikut lenyap dan terbawa oleh yang bersangkutan.
Angka tersebut tentu bukan jumlah yang kecil bagi perputaran instrumen ekonomi di tingkat desa.
Di sisi lain, persoalan rupanya tidak berhenti pada kas institusi desa semata. Terdapat pula indikasi kerugian uang milik pihak luar dengan total fantastis yang ditaksir mencapai angka sekitar Rp400 juta.
Dana ratusan juta tersebut diduga kuat berkaitan erat dengan skema kerja sama pribadi yang mengatasnamakan posisi sang direktur.
Berikut adalah rincian sementara kerugian berdasarkan laporan awal:
- Rp140.000.000: Estimasi kerugian dana BUMDes Sukamukti dari kas internal.
- Rp400.000.000: Estimasi tunggakan kepada pihak luar (indikasi urusan pribadi).
“Kalau untuk proyeksi kerugian dana BUMDes Sukamukti, sementara ini ada hitungan kasar sekitar Rp140 juta yang belum bisa dipertanggungjawabkan,” papar Nana.
“Sedangkan dari laporan pihak luar, informasinya kerugian mereka sekitar Rp400 juta. Tapi, semua data ini masih dalam proses penelusuran, kroscek silang, dan pendalaman lebih lanjut.”
Lebih lanjut, Nana secara tegas mengklarifikasi posisi kelembagaan desa dalam pusaran utang tersebut.
Sejumlah dokumen tagihan yang dibawa oleh para penagih dari pihak luar nyatanya lebih banyak mengarah pada urusan utang piutang pribadi, dan sama sekali bukan merupakan kerja sama resmi yang mengikat atas nama institusi BUMDes.
“Jika itu merupakan kerja sama resmi institusi BUMDes, secara prosedur operasional standar (SOP) seharusnya ada persetujuan melalui mekanisme Musdes dan dilengkapi dengan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) yang sah,” tegasnya.
“Sementara itu, beberapa dokumen tagihan yang kami lihat dan periksa sifatnya sangat pribadi antar individu.”
Tata Kelola, Transparansi, dan Penyelamatan Dana BUMDes Sukamukti
Kasus raibnya dana BUMDes Sukamukti ini pada akhirnya menjadi alarm peringatan keras bagi sistem tata kelola keuangan desa di seluruh wilayah Kota Banjar.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama dan fundamental yang mutlak tidak boleh diabaikan dalam menjalankan entitas bisnis milik desa.
Apabila diabaikan, program pemberdayaan masyarakat justru akan berubah menjadi bom waktu.
Sebagai langkah mitigasi yang berkelanjutan, Pemerintah Desa Sukamukti saat ini masih terus berpacu dengan waktu melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh.
Selain itu, mereka juga menjalin koordinasi yang ketat dengan berbagai instansi terkait, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta aparat berwenang, guna memastikan status kelayakan dan kondisi keuangan BUMDes secara komprehensif.
Dampak Macetnya Dana BUMDes Sukamukti Terhadap Perekonomian Warga
Tersendatnya perputaran dana BUMDes Sukamukti ini tentu membawa imbas langsung yang cukup merugikan pada roda perekonomian warga desa.
Program-program pemberdayaan strategis yang sebelumnya menjadi urat nadi permodalan masyarakat, kini operasionalnya terancam lumpuh total akibat hilangnya nahkoda dan kekosongan kas.
Masyarakat setempat yang menggantungkan harapannya pada institusi ekonomi desa ini mendesak agar pemerintah secepatnya mengambil langkah strategis.
Tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan komprehensif terkait dana BUMDes Sukamukti, roda usaha mikro di level akar rumput sangat rentan mengalami stagnasi yang berkepanjangan.
Publik kini menanti kejelasan proses hukum dan tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan.
Kesigapan pemerintah daerah dalam mengurai benang kusut dana BUMDes Sukamukti ini pada akhirnya akan menjadi kunci utama, sekaligus ujian dalam memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap program desa yang selama ini telah dibangun dengan susah payah. (Ayu/CN/Djavatoday)
