Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di tengah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan menjadi kekuatan baru bagi perekonomian masyarakat, bukan justru memunculkan persaingan antarlembaga.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PKB, Imam Dana Kurnia, meminta keberadaan kedua lembaga ekonomi desa tersebut dapat berjalan beriringan dengan pembagian peran yang jelas.
“Jangan sampai yang satu tumbuh, yang satu mati. Jangan saling mematikan atau saling bersaing. Kalau perlu saling mengisi, saling menguatkan,” kata Imam, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, BUMDes maupun Kopdes sama-sama memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Namun, setiap desa memiliki potensi, karakter, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan yang berbeda.
Karena itu, penerapan program Kopdes tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama di seluruh desa. Begitu pula dengan pengembangan BUMDes yang selama ini sudah berjalan.
Imam mengingatkan agar unit usaha Kopdes nantinya tidak berbenturan dengan usaha yang telah dikelola BUMDes. Menurut dia, diperlukan aturan yang jelas dari pemerintah pusat agar pelaksanaan kedua lembaga tersebut tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Saya kira kita juga menunggu regulasi dari pusat, dari sisi juklak dan juknisnya, yang tidak menjadi benturan di lapangan. Karena di lapangan tidak mudah,” ujarnya.
Imam juga melihat kehadiran Kopdes bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi keberadaan BUMDes di Kabupaten Ciamis. Sebab, kondisi BUMDes di setiap desa tidak sama.
Ada BUMDes yang mampu mengembangkan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, ada pula yang justru tidak memiliki aktivitas usaha yang berjalan.
“Lembaganya ada, usahanya enggak ada,” ucapnya.
Selain persoalan pengelolaan, Imam menyoroti penyertaan modal BUMDes yang di sejumlah tempat mengalami kemacetan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sistem pengelolaan hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Ia menilai keberhasilan program ekonomi desa juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Program yang baik, kata dia, tetap membutuhkan pengelola yang memahami mekanisme serta mampu menjalankan usaha secara profesional.
Imam kemudian mencontohkan sejumlah program pemerintah yang kini menggunakan sistem berbasis data, termasuk dalam penyaluran subsidi pupuk. Menurutnya, kejelasan mekanisme menjadi penting agar program pemerintah tidak justru menimbulkan persoalan baru saat diterapkan.
Di sisi lain, Imam melihat dukungan anggaran pemerintah untuk Kopdes sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Namun, peluang tersebut harus disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Jangan sampai seluruh desa menjalankan usaha yang sama sehingga justru menciptakan persaingan di antara lembaga ekonomi desa.
“Kalau peluang ini ditangkap secara cermat dan jeli, dengan melihat kekuatan dan potensi desa masing-masing yang mungkin setiap desa berbeda-beda, kalau ini ditangkap sebagai peluang, saya pikir ini sangat luar biasa,” tuturnya.
Karena itu, dia berharap BUMDes dan Kopdes nantinya memiliki segmen usaha yang dapat saling melengkapi. Dengan begitu, kedua lembaga tidak berebut pasar, tetapi justru memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Harapan saya saling mengisi, punya segmen yang mungkin tidak berebut. Yang kedua, ada regulasi juga dalam konteks bahwa kehadiran dua-duanya ini harus dalam rangka memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan,” kata Imam.
Menurutnya, seluruh program pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi desa harus benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat. “Program pemerintah harus sukses. Kalau tidak sukses, ya rugi kita,” tegasnya. (Andra/CN/Djavatoday)
