Berita Banjar (Djavatoday.com),- Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menargetkan sebanyak 1.500 anak yang sempat putus sekolah dapat kembali mengenyam pendidikan, baik melalui jalur formal maupun alternatif.
Langkah ini merupakan respons terhadap data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan tahun 2024, yang mencatat masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Banjar, khususnya pada rentang usia 5 hingga 6 tahun.
Kepala Disdikbud Kota Banjar, H. Kaswad, menyatakan pihaknya tengah memprioritaskan penanganan masalah tersebut melalui pendekatan berbasis data yang akurat dan terverifikasi.
“Langkah pertama kami adalah mendorong anak-anak kembali ke sekolah formal. Namun, jika terdapat kendala seperti keterbatasan akses atau kondisi sosial ekonomi, mereka bisa mengikuti pembelajaran di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang lebih fleksibel dan inklusif,” ujar Kaswad usai rapat koordinasi lintas sektor, Rabu (11/6/2025).
Program pengembalian anak ke bangku pendidikan ini tak hanya menjadi tanggung jawab dinas semata. Disdikbud turut melibatkan peran kepala desa, lurah, pengurus IGTKI, Himpaudi, hingga Bunda PAUD di setiap wilayah. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat jangkauan program secara menyeluruh di empat kecamatan yang ada di Kota Banjar.
Data sementara mencatat terdapat 680 anak tidak sekolah yang tersebar di wilayah tersebut dan memerlukan intervensi lanjutan guna meningkatkan angka partisipasi pendidikan.
Sebagai bagian dari strategi, Disdikbud Kota Banjar tengah merancang program pendampingan intensif yang akan mulai dilaksanakan pada Juli 2025. Program ini meliputi pendataan ulang secara langsung ke rumah warga (door-to-door) serta kampanye penyadaran kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan dasar.
“Dengan pendekatan ini, kami berharap semakin banyak anak yang dapat kembali mendapatkan hak pendidikannya. Ini bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang masa depan generasi Banjar,” tegas Kaswad.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mencapai target peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta menjamin pendidikan dasar yang merata dan inklusif bagi seluruh anak di Kota Banjar. (Diana/CN/Djavatoday)
