Berita Nasional (Djavatoday.com),- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp13,03 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Senin (9/3/2026). Nilai tersebut setara dengan 65 persen dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang mencapai Rp20,04 triliun.
Corporate Secretary Okki Rushartomo menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan nilai optimal kepada para pemegang saham. Di sisi lain, BNI juga tetap menjaga kekuatan fundamental perusahaan melalui penguatan struktur permodalan.
Menurutnya, sejumlah keputusan strategis yang disepakati dalam RUPST merupakan langkah untuk menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat fondasi bisnis di masa mendatang.
Selain dividen, pemegang saham juga menyepakati bahwa 35 persen dari laba bersih atau sekitar Rp7,01 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung ekspansi bisnis sekaligus memperkuat kapasitas permodalan perusahaan di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.
Dalam rapat yang sama, para pemegang saham juga memberikan persetujuan atas rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimal Rp905,48 miliar, termasuk biaya transaksi. Pelaksanaan buyback ini akan dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan serta regulasi yang berlaku di pasar modal.
Okki menjelaskan, kebijakan buyback tersebut menjadi salah satu strategi perusahaan dalam menjaga stabilitas harga saham sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal.
Saham yang diperoleh melalui buyback nantinya akan disimpan sebagai saham tresuri atau treasury stock. Saham tersebut dapat dialihkan melalui penjualan kembali di Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa. Selain itu, saham tersebut juga berpotensi dimanfaatkan untuk program kepemilikan saham bagi pegawai dan pengurus perusahaan.
RUPST juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perusahaan yang berkaitan dengan reklasifikasi saham Seri B milik Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara menjadi saham Seri A Dwiwarna. Reklasifikasi tersebut dilakukan terhadap 223.783.877 lembar saham.
Langkah ini merupakan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Okki menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi terbaru sekaligus upaya memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai badan usaha milik negara.
Selain membahas penggunaan laba bersih, buyback saham, dan perubahan Anggaran Dasar, RUPST juga menetapkan sejumlah agenda lain. Di antaranya pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025, penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026, serta penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2026.
Rapat juga memberikan pendelegasian kewenangan terkait persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 2026–2030 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2027.
Selain itu, para pemegang saham menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sustainability Bond Tahap I Tahun 2025. RUPST juga menegaskan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris terkait perubahan peraturan Dana Pensiun Perseroan.
Melalui berbagai keputusan tersebut, BNI berharap dapat memperkuat fundamental bisnis sekaligus menjaga momentum pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat.
Dengan strategi penguatan permodalan, tata kelola perusahaan yang adaptif, serta kebijakan korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, BNI optimistis mampu terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Ayu/CN/Djavatoday)
