Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pemerintah Kabupaten Ciamis resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi enam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II yang saat ini kosong. Proses pendaftaran dimulai sejak 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPTP yang juga Sekretaris Daerah Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi, menyampaikan, keenam jabatan yang dibuka antara lain adalah Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat; Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Dinas Sosial; serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
“Seleksi ini terbuka bagi seluruh ASN di lingkungan kabupaten/kota se-Jawa Barat dan juga ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memenuhi syarat,” jelas Andang, Rabu (2/7/2025).
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelamar di antaranya adalah ASN yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rekam jejak jabatan yang baik, integritas, serta moralitas yang tidak diragukan. Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV, dengan usia maksimal 56 tahun saat pelantikan.
Selain itu, pelamar harus berpangkat minimal Pembina (IV/a), bukan pengurus atau anggota partai politik, serta bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kinerja yang akan dievaluasi dalam enam bulan pertama.
“Pelamar juga wajib melampirkan SPT Pajak Tahunan, LHKASN atau LHKPN terbaru, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tiga tahun terakhir,” kata Andang.
Syarat lainnya termasuk pengalaman jabatan minimal lima tahun di bidang terkait, pernah atau sedang menduduki jabatan administrator atau fungsional jenjang Ahli Madya minimal dua tahun, serta memiliki penilaian kinerja minimal baik dalam dua tahun terakhir. Pelamar juga harus sehat jasmani dan rohani serta memenuhi standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai jabatan.
Bagi pelamar dari luar lingkungan Pemkab Ciamis, harus disertakan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi asal.
Andang menegaskan, bagi ASN di Kabupaten Ciamis yang sebelumnya telah mengikuti asesmen, hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan tambahan.
“Asesmen ini berguna untuk memetakan kompetensi dan potensi ASN, sehingga dapat dilihat kecocokannya dengan jabatan yang dilamar. Ini bagian dari upaya memprediksi keberhasilan seseorang jika nantinya menduduki jabatan tersebut,” terang Andang.
Ia juga mengingatkan, ke depan sistem merit akan sepenuhnya diterapkan dalam manajemen ASN. Dengan demikian, pola seleksi terbuka seperti open bidding tidak akan lagi diperlukan.
“Jika merit system berjalan optimal, semua penempatan ASN akan berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa ada intervensi politik atau kepentingan lain yang bersifat diskriminatif,” pungkasnya. (Ayu/CN/Djavatoday)
