Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Peringatan Hari Kartini di Kabupaten Ciamis tidak hanya diwarnai kutipan inspiratif di media sosial. Bagi Wakil Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Anggia Herfianti, momentum ini justru menjadi bahan perenungan atas persoalan nyata yang masih dihadapi perempuan, terutama tingginya kasus perlindungan perempuan dan anak (PPA).
Politisi kelahiran 4 Juni 1992 itu menilai, makna perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak cukup hanya diambil dari kutipan populer. Ia lebih menekankan pada nilai kemandirian perempuan sebagai inti perjuangan.
“Banyak yang mengutip ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, tapi saya lebih melihat makna lain. Ketika perempuan berdaya, dia mampu menolong dirinya sendiri. Dari situ, dia juga bisa membantu orang lain,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurut Anggia, nilai tersebut sangat relevan dengan perannya di parlemen. Ia menyadari bahwa keberadaan perempuan di lembaga legislatif bukan sekadar representasi, melainkan membawa amanah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.
“Sebagai perempuan di parlemen, kita tidak lagi berpikir untuk diri sendiri. Ada tanggung jawab besar yang harus diperjuangkan, khususnya bagi kaum perempuan,” katanya.
Di DPRD Ciamis, jumlah legislator perempuan masih terbilang minim. Dari total 50 anggota, hanya lima orang perempuan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi perempuan.
“Saya bagian dari 10 persen itu. Mau tidak mau, saya harus menyampaikan kebutuhan perempuan. Paling tidak dengan membuka ruang komunikasi, agar mereka merasa punya tempat untuk berbagi dan mendapatkan perlindungan,” tuturnya.
Ia juga menilai, tidak semua perempuan mudah menyampaikan persoalannya, terlebih jika harus berbicara kepada laki-laki. Karena itu, kehadiran perempuan di ruang publik menjadi penting sebagai jembatan aspirasi.
Kesadaran Anggia terhadap isu ini semakin kuat setelah kunjungan kerja Komisi D ke lembaga pemasyarakatan beberapa waktu lalu. Dari data yang diperoleh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata cukup tinggi.
“Dari ratusan warga binaan, jumlah pelaku pelecehan terhadap perempuan dan anak paling tinggi. Itu menjadi alarm bagi kami bahwa persoalan ini sangat serius,” ungkapnya.
Temuan tersebut mendorongnya untuk menempatkan isu PPA sebagai perhatian utama. Ia menegaskan perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas dan membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Selain itu, Anggia juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi perempuan di era digital. Ia melihat banyak perempuan terjebak pada standar kesempurnaan yang dibentuk media sosial, hingga kehilangan jati diri.
“Sekarang banyak perempuan merasa harus sempurna karena melihat media sosial. Padahal dunia tidak membutuhkan perempuan yang sempurna, tapi perempuan yang kuat dan terus berjalan, meski pelan. Yang penting berani jadi diri sendiri,” ujarnya.
Dengan mengusung semangat “Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi”, Anggia berkomitmen untuk terus hadir dan membersamai berbagai kegiatan perempuan, khususnya di daerah pemilihannya.
“Sebagai politisi, pengabdian itu bagaimana kita bisa memberi manfaat. Perempuan harus tangguh, mampu berdiri sendiri, lalu memberi dampak bagi orang lain,” katanya.
Bagi Anggia, Hari Kartini bukan sekadar perayaan tahunan. Lebih dari itu, menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan masih panjang, terutama dalam menciptakan ruang yang aman dan adil bagi perempuan dan anak.
“Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Ayu/CN/Djavatoday)
