Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Ciamis mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung menjadi ancaman yang perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Ciamis bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, dan unsur relawan menggelar apel kesiapsiagaan bencana, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi antarinstansi dalam menghadapi kemungkinan bencana.
Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Ciamis memiliki kerawanan bencana yang beragam. Wilayah perbukitan berpotensi mengalami pergerakan tanah, sedangkan kawasan sekitar aliran sungai rentan terdampak banjir.
“Potensi yang harus kita waspadai saat ini adalah tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan,” kata Eko.
Menurutnya, indikasi pergerakan tanah sudah ditemukan di sejumlah lokasi. Bahkan, terdapat kejadian bagian dapur rumah warga roboh yang diduga akibat pergeseran tanah.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BPBD Ciamis telah memasang alat pemantau pergerakan tanah atau radar di beberapa titik rawan. Perangkat tersebut digunakan untuk mendeteksi sekaligus memantau perkembangan kondisi tanah.
“Ini sangat positif karena kita sudah memiliki sistem peringatan dini. Selain untuk pencegahan, juga menjadi sarana monitoring di daerah yang rawan pergeseran tanah,” ujarnya.
Dari sisi personel, Polres Ciamis menyiagakan sekitar 450 anggota, sementara TNI menyiapkan kurang lebih 60 personel. Kesiapsiagaan juga melibatkan BPBD, Satpol PP, pemadam kebakaran, dan relawan kebencanaan.
Eko menegaskan, kesiapan tersebut penting meskipun semua pihak berharap tidak terjadi bencana. Koordinasi lintas instansi harus berjalan agar penanganan di lapangan bisa dilakukan dengan cepat.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan 110. Sementara laporan kedaruratan melalui pemerintah daerah bisa disampaikan melalui layanan 112.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Ciamis Andang Firman Triyadi mengungkapkan, sejumlah wilayah memiliki potensi pergerakan tanah yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya Kecamatan Sukamantri, Panumbangan, Panjalu, Panawangan, Rajadesa, dan Tambaksari.
Kerawanan serupa juga ditemukan di wilayah selatan, mulai dari Pamarican hingga Banjaranyar.
“Kalau untuk gerakan tanah, mulai dari Sukamantri, Panumbangan, Panjalu, bergeser ke Panawangan, Rajadesa, Tambaksari. Kemudian di wilayah atas Pamarican sampai Banjaranyar,” kata Andang.
Selain longsor, ancaman banjir juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Wilayah Purwadadi, Pamarican, dan Lakbok termasuk kawasan yang perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami banjir. Sementara Panumbangan menjadi salah satu daerah yang beberapa kali dilanda longsor.
Andang menyebutkan, hingga saat ini sudah tercatat 18 kejadian longsor di Kabupaten Ciamis. Peristiwa tersebut bahkan tetap terjadi ketika wilayah Ciamis masih mengalami musim kemarau.
“Sudah ada 18 kejadian. Walaupun kemarau, longsor tetap terjadi karena memang ada pergerakan tanah,” ungkapnya.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ciamis, terdapat sembilan kecamatan yang masuk kategori rawan tanah longsor dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi. Wilayah tersebut meliputi Banjaranyar, Banjarsari, Cidolog, Cihaurbeuti, Panawangan, Panumbangan, Rancah, Sadananya, dan Tambaksari.
Untuk memperkuat mitigasi, pemerintah daerah melalui BPBD juga telah memberikan pelatihan kebencanaan kepada sekitar 135 desa. Program desa tangguh bencana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Di sisi lain, Pemkab Ciamis turut mendorong masyarakat menggalakkan kembali pembuatan lubang biopori. Upaya ini dinilai penting untuk membantu penyerapan air hujan sekaligus menjaga ketersediaan cadangan air tanah.
“Ini penting untuk menjaga cadangan air tanah. Harapannya, ketika musim kemarau datang, kita tidak terlalu kesulitan mendapatkan air,” katanya.
Sementara untuk mengurangi risiko banjir, Pemkab Ciamis telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait normalisasi sejumlah aliran sungai. Sebagian pekerjaan sudah diselesaikan, sedangkan beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pengusulan.
Menurut Andang, normalisasi sungai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi potensi luapan air yang dapat mengancam permukiman warga ketika curah hujan meningkat. (Ayu/CN/Djavatoday)
