Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, melalui Bidang Lingkungan Hidup, menggelar audiensi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis. Mereka mempertanyakan mandeknya beberapa proyek pembangunan irigasi dan embung yang seharusnya mendukung sektor pertanian di daerah tersebut.
Ciamis dikenal sebagai salah satu wilayah agraris di Jawa Barat, dengan mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Karena itu, infrastruktur seperti saluran irigasi dan embung sangat vital untuk menunjang produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Namun, kenyataannya di lapangan tak sejalan dengan rencana di atas kertas.
Dalam audiensi itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Ciamis, Wahyu Ramdani, mengungkapkan bahwa sejumlah proyek irigasi dan embung yang sudah direncanakan, ternyata tak kunjung terealisasi.
“Sejak awal program ini dicanangkan sampai sekarang, masih ada titik-titik yang tidak jelas pelaksanaannya. Contohnya, proyek irigasi di Dusun Kubangpari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, yang justru memicu banjir dan merusak lahan pertanian warga. Selain itu, irigasi di Desa Kutawaringin dan embung di Desa Bantardawa juga belum ada tanda-tanda akan dibangun,” jelas Wahyu.
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Budi Wibowo, dan sekretaris dinas. Mereka mengakui adanya banjir akibat irigasi di Bangunsari serta belum terealisasinya pembangunan embung di Bantardawa dan irigasi di Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi.
Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa dari total 28 titik pembangunan irigasi yang direncanakan sepanjang 2024, hanya 14 titik yang benar-benar terealisasi. Menurutnya, ini menunjukkan lemahnya komitmen dan koordinasi, terlebih ada desa yang bahkan tidak tahu bahwa wilayahnya termasuk dalam lokasi proyek.
“Bayangkan, ada desa yang tidak tahu kalau seharusnya ada pembangunan irigasi di wilayahnya. Ini jadi bukti kalau koordinasi antara DPKP dan pemerintah desa tidak berjalan,” kata Wahyu menegaskan.
Melihat kondisi ini, HMI Ciamis menilai bahwa perencanaan hingga pengawasan proyek infrastruktur pertanian belum dilakukan secara serius. Jika situasi seperti ini dibiarkan, mimpi mewujudkan swasembada pangan di Ciamis bisa gagal total.
Terlebih, saat ini sedang berlangsung agenda Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Ini memperkuat kesan bahwa DPKP tidak serius dalam mengeksekusi rencana yang sudah mereka buat sendiri. Padahal, masyarakat di titik-titik tersebut sangat berharap proyek ini bisa berjalan.
“Kami sangat kecewa. Program irigasi dan embung ini tidak hanya penting, tapi juga mendesak. Kami mendesak DPKP Ciamis untuk bertanggung jawab dan segera menindaklanjuti temuan ini. Hasil audiensi dan kajian ini pun akan kami sampaikan ke DPRD Ciamis,” tutup Wahyu.
HMI Cabang Ciamis juga mengajak masyarakat dan organisasi lain untuk aktif mengawasi jalannya program-program pemerintah. Dengan keterlibatan semua pihak, mereka yakin Ciamis bisa melangkah lebih maju ke depan. (Ayu/CN/Djavatoday)
