Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Hotel Tiara, Sabtu (27/9/2025). Agenda ini menjadi ruang strategis bagi Bawaslu untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus membangun sinergi lintas sektor dalam menjaga demokrasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengawas pemilu, pemerintah daerah, partai politik, organisasi kepemudaan, pramuka, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang independen, adil, dan transparan.
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto, menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak mungkin berjalan maksimal bila hanya mengandalkan Bawaslu. Dukungan dari berbagai stakeholder, menurutnya, adalah syarat mutlak untuk memperkuat peran pengawas pemilu sebagai garda depan demokrasi.
“Mustahil Bawaslu bekerja optimal tanpa dukungan lintas sektor. Kami sangat berharap komitmen semua pihak agar pengawasan pemilu di Ciamis semakin kuat, adil, dan transparan,” ujarnya.
Widodo juga menyinggung dinamika politik nasional, khususnya rencana pemisahan Pemilu dan Pilkada pada 2029. Menurutnya, perubahan tersebut akan menjadi tantangan besar bagi pengawas pemilu di daerah.
“Kalau Pemilu dan Pilkada kembali dipisahkan, maka persiapan harus dimulai sejak dini. Karena itu, penguatan kelembagaan pengawas sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi mendatang,” ungkapnya.
Senada, Ketua Bawaslu Ciamis Jajang Miftahudin menilai forum ini sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah menghadapi agenda demokrasi lima tahun mendatang.
“Jika Pemilu dan Pilkada 2029 benar-benar dipisah, maka kompleksitas pengawasan akan semakin tinggi. Karenanya, sejak sekarang kita harus membangun sinergi dengan semua pihak agar pengawasan berjalan efektif,” tegas Jajang.
Ia menambahkan, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan juga membutuhkan peran aktif masyarakat, partai politik, lembaga legislatif, pemerintah daerah, hingga kalangan akademisi. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika semua pihak mengedepankan integritas, menolak politik transaksional, dan memperkuat partisipasi publik.
“Pemilu yang demokratis tidak akan lahir dari kerja sepihak. Semua pihak harus bersama-sama menjaga integritas dan mendorong partisipasi masyarakat agar demokrasi benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat,” ucapnya.
Jajang juga mengingatkan, penguatan kelembagaan pengawas pemilu di tingkat daerah bukan sekadar persiapan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kegiatan ini sebagai pijakan menuju pesta demokrasi yang lebih berkualitas di tahun 2029.
Koordinator Sekretariat Bawaslu Ciamis sekaligus Ketua Panitia, Fitri Lisnawati, memaparkan bahwa kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu serta memperluas jejaring kerja sama dengan stakeholder eksternal.
Menurut Fitri, ada lima fokus utama penguatan kelembagaan, yakni:
Penyelenggara Pemilu – membangun profesionalitas, integritas, dan kemampuan manajerial jajaran pengawas.
Lembaga Legislatif (DPR dan DPRD) – memberikan masukan faktual terkait regulasi dan kebutuhan hukum pemilu.
Organisasi Pemantau & Masyarakat Sipil – memperkuat pengawasan partisipatif serta edukasi publik.
Akademisi – menghadirkan kajian berbasis data untuk pengawasan dan evaluasi kebijakan pemilu.
Masyarakat & Pemilih – meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi.
“Tema kegiatan ini adalah ‘Memperkuat Bawaslu Melalui Kolaborasi dengan Stakeholder untuk Pemilu yang Demokratis’. Harapannya, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas internal Bawaslu, melainkan gerakan bersama seluruh masyarakat,” jelas Fitri.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk akademisi hingga Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Mereka membahas tantangan regulasi, urgensi partisipasi publik, serta strategi menghadapi kompleksitas pemilu di masa depan.
“Penguatan kelembagaan adalah investasi demokrasi. Dengan kolaborasi lintas sektor, kita dapat memastikan Pemilu dan Pilkada mendatang berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” pungkas Fitri. (Ayu/CN/Djavatoday)

