Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pemerintah Kabupaten Ciamis menyatakan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan, usai menghadiri Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Ciamis di Pangandaran, Senin (30/6/2025).
Menurut Erwan, meski program tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, pihaknya memastikan akan bersikap responsif terhadap setiap kebutuhan yang muncul di daerah, termasuk jika diperlukan perekrutan tenaga pengajar tambahan.
“Kalau memang dibutuhkan guru baru atau guru terbaik daerah untuk terlibat di Sekolah Rakyat, tentu kami siap. Namun tetap menunggu petunjuk resmi dari pusat,” ujar Erwan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat berbeda dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang selama ini telah berjalan di Ciamis. Jika PKBM ditujukan bagi masyarakat umum yang belum sempat menyelesaikan pendidikan formal, maka Sekolah Rakyat lebih spesifik menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah atau yang berada di desil 1.
Erwan menilai, kehadiran program Sekolah Rakyat dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah Ciamis, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
“Kasus ATS bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga soal akses dan kesempatan belajar. Terlepas ada atau tidaknya Sekolah Rakyat, kami tetap berupaya maksimal dalam penanganan ATS,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Barat, Ahmad Juhana, turut menanggapi wacana tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program Sekolah Rakyat selama program tersebut jelas, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang penting gurunya mengabdi untuk rakyat. Entah dia anggota PGRI atau bukan, yang kami dukung adalah program yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ahmad.
Meski pelaksanaan program Sekolah Rakyat masih menunggu tahap teknis dari pemerintah pusat, Pemkab Ciamis tetap berkomitmen menurunkan angka ATS serta memastikan setiap anak di daerah memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. (Ayu/CN/Djavatoday)
