Senin, Oktober 25, 2021

Cek Beras Bantuan PPKM, Bupati Ciamis: Saya Marah Kalau Tak Layak

Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Dalam mengecek kualitas dan ketersediaan beras bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mendatangi Gudang Bulog Ciamis di Jalan Raya Ciamis-Banjar, Selasa (10/8/2021).

Pantauan di lokasi, Bupati mengecek kualitas dan ketersediaan beras bantuan. Apakah beras tersebut bagus dan layak untuk dimakan oleh masyarakat. Tetapi kalau sampai ditemukan ada beras berkutu dan tidak layak untuk dimakan, Herdiat mengaku akan marah kepada kepala Bulog Ciamis.

Baca juga:

“Saya yang akan pertama marah kalau berasnya jelek dan tidak layak untuk dimakan. Masyarakat juga bisa langsung lapor ke saya kalau ada apa-apa,” tegasnya.

Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya beras bantuan PPKM yang kualitasnya jelek.

Bupati mengaku terharu sampai menitikkan air mata dengan adanya bantuan beras dari pemerintah pusat untuk masyarakat.

“Saya terharu sampai menitikkan air mata saling bahagia atas kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat,”katanya.

Herdiat pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Gubernur dan Kemensos atas bantuan yang sangat luar biasa ini.

“Penyaluran bantuan beras PPKM ini bertepatan dengan tahun baru 1 Muharam 1443 H. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Presiden, Gubernur dan Kemensos,” tegasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah penerima beras PPKM tahap II sebanyak 101.940 KPM. Yang mana setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras. Sehingga total beras yang dibagikan sebanyak 1.019,4 ton.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Program bantuan beras PPKM 2021 tahap II sebanyak 101.940 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM menerima 10 kilogram beras. Total beras yang dibagikan sebanyak 1.019,4 ton.

Sebanyak 800,58 ton beras sudah disalurkan kepada 80.058 KPM di tahap pertama pendistribusian beras.

Dalam tekniknya nanti, beras ini akan disalurkan melalui PT Pos serta difasilitasi oleh desa/kelurahan dan kecamatan. Dengan tetap mempedomani penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan. (Ayu/CN/Djavatoday)

ARTIKEL TERKAIT

BERITA TERBARU