Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pemerintah Kabupaten Ciamis mulai mengarahkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program ini didorong agar mampu menjadi penggerak roda ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam sidang paripurna DPRD Ciamis, Jumat (27/3/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan manfaat program MBG bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga ekonomi.
Menurutnya, pelaksanaan program harus dirancang lebih menyeluruh. Tidak cukup hanya fokus pada pembagian makanan, tetapi juga memperhatikan proses pengadaan bahan baku hingga distribusinya.
“Program ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Ciamis untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
Pemerintah daerah pun berencana memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program, terutama agar kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari hasil produksi lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi dapat terjadi di dalam daerah sendiri.
Selain itu, sinergi antar sektor juga akan ditingkatkan. Mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga pelaku usaha mikro, semuanya akan dilibatkan. Pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas produksi sekaligus membuka peluang kemitraan dengan pihak penyedia program MBG.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyinggung persoalan penghapusan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, sejumlah peserta dinilai tidak lagi memenuhi syarat karena adanya ketidaksesuaian data.
Beberapa di antaranya terkait posisi ekonomi yang berada di desil 6 hingga 10, serta ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data administrasi kependudukan. Padahal, bantuan PBI diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Ciamis akan melakukan pembaruan data secara terpadu. Proses ini melibatkan pemerintah desa, kelurahan, Dinas Sosial, hingga para pendamping sosial.
Pemutakhiran data akan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial. Melalui langkah ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dengan perbaikan data dan optimalisasi program seperti MBG, Pemkab Ciamis menargetkan berbagai program kesejahteraan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Ayu/CN/Djavatoday)
