Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Senin (22/6/2026). Dalam aksi bertajuk “Seruan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Ciamis” itu, massa menyampaikan delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi, di antaranya KAMMI, HMI, PMII, IMM, serta Aliansi BEM Ciamis. Sebelum bergerak menuju kantor DPRD, massa terlebih dahulu berkumpul di area parkir Polsek Ciamis.
Salah seorang perwakilan aksi, Nuralim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kehadiran kami di sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Nuralim dalam orasinya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta agar program itu dijalankan secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Mereka juga mendorong DPRD Kabupaten Ciamis untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar mampu menggerakkan perekonomian daerah. Menurut mereka, bahan baku program sebaiknya berasal dari daerah, melibatkan pelaku usaha lokal, serta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat.
Selain MBG, massa aksi turut menyoroti Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan sejumlah program strategis pemerintah lainnya. Mereka berharap pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga menyuarakan persoalan ekonomi. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak (BBM), serta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Menurut mereka, kenaikan harga kebutuhan pokok dan distribusi subsidi yang tidak merata dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, massa aksi menuntut peningkatan kualitas layanan serta penambahan anggaran. Mereka juga meminta perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan.
“Kami menuntut agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Aspirasi yang kami bawa berasal dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” kata salah seorang orator.
Mahasiswa juga menyoroti isu demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menyatakan penolakan terhadap tindakan represif maupun kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang menyampaikan kritik. Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan premanisme serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik.
Di akhir aksi, para peserta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya demokrasi secara damai dan tertib. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan sarana penyampaian aspirasi masyarakat dan bukan untuk menciptakan kericuhan.
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi evaluasi program-program pemerintah, penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan BBM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penolakan komersialisasi pendidikan, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi dan premanisme, serta peningkatan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. (Ayu/CN/Djavatoday)
