Berita Banjar (Djavatoday.com),- Tim Saber Pungli Kota Banjar tengah menyelidiki dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan seorang pegawai Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar.
Ketua UPP Saber Pungli Kota Banjar, Kompol Dani Prasetya, mengonfirmasi bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kami saat ini menangani dugaan pungli terkait izin operasional sekolah diniyah. Kami juga telah berkoordinasi dengan Saber Pungli Jawa Barat mengingat Kemenag merupakan lembaga vertikal,” ujarnya, Senin (10/3/2025).
Sebelumnya, Kepala Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi praktik pungli jika terbukti benar.
“Terkait isu pungli yang mencuat baru-baru ini, kami ingin menegaskan bahwa Kemenag Kota Banjar berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas pungli,” kata Fikri dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. “Jika ada pejabat di lingkungan Kemenag Kota Banjar yang terbukti melakukan pungli, saya tidak akan tinggal diam. Kami telah memiliki aturan jelas, yaitu Keputusan Kepala Kemenag Kota Banjar Nomor 001 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pungutan Liar dan Gratifikasi. Seluruh pegawai harus bekerja secara transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Fikri mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pungli tersebut, meski saat itu masih sebatas dugaan. Ia memastikan bahwa investigasi internal akan segera dilakukan.
“Langkah pertama yang kami ambil adalah melakukan investigasi internal melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang bertugas menangani laporan semacam ini. UPG akan mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat. Jika terbukti ada pungli, kami akan menindak tegas,” jelasnya.
Fikri juga menegaskan bahwa sanksi terhadap pelaku pungli di lingkungan Kemenag Kota Banjar sudah jelas. “Sanksinya mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika pelanggarannya masuk kategori korupsi, maka akan berhadapan dengan hukum sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kami tidak main-main dalam hal ini,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Kemenag Kota Banjar akan meningkatkan sosialisasi mengenai layanan gratis di Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, lembaga diniyah, pesantren, serta kantor Kemenag sendiri.
“Kami juga memperkuat sistem pelaporan melalui UPG, KPK, atau Ombudsman. Jika masyarakat menemukan pungli, segera laporkan, dan kami akan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Fikri menutup keterangannya dengan menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang bersih dan transparan. “Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang bebas pungli dan gratifikasi. Saya selalu mengingatkan pegawai agar bekerja dengan jujur, karena keberkahan datang dari integritas. Kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag Kota Banjar harus tetap terjaga,” pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya beredar informasi seorang pegawai Kemenag Kota Banjar diduga melakukan pungutan liar terhadap sejumlah lembaga diniyah dalam pengurusan izin operasional.
Sejumlah lembaga pendidikan diniyah mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp300 ribu untuk pengurusan izin operasional, padahal seharusnya layanan tersebut gratis. Dugaan pungutan ini disebut-sebut dilakukan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) atas instruksi seorang oknum pegawai Kemenag, yang menghimpun dana dari lembaga diniyah setelah surat izin operasional mereka terbit. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. (Diana/CN/Djavatoday)
 yang diduga melibatkan seorang pegawai Kemenag.){kind=link}