Berita Banjar (Djavatoday.com),- Petugas gabungan dari berbagai instansi turun langsung ke lapangan untuk menggelar razia terhadap juru parkir liar yang kerap meminta bayaran kepada pelanggan, terutama di minimarket.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa parkir di minimarket tetap menjadi fasilitas gratis bagi masyarakat, tanpa pungutan dalam bentuk apa pun. Asep Sutarno, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari survei menyeluruh terhadap keberadaan juru parkir yang tidak resmi.
“Dari pantauan kami, ada sekitar 38 minimarket yang dilaporkan sering dijadikan tempat parkir berbayar secara ilegal,” ungkap Asep.
Sementara itu, Billy Bertha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menambahkan sebagian minimarket, khususnya yang berada di Kecamatan Banjar, memang masih memiliki petugas parkir. Namun, menurutnya, keberadaan mereka disetujui oleh pengelola minimarket semata-mata untuk membantu konsumen, bukan untuk memungut biaya.
“Mereka diizinkan untuk membantu kendaraan masuk dan keluar, tapi bukan untuk menarik uang parkir. Layanan ini seharusnya tetap gratis,” tegas Billy.
Peringatan tegas juga disampaikan oleh Kepala Seksi Dishub Kota Banjar, Rahmat Barkah. Ia menyoroti pentingnya memasang papan peringatan di tiap minimarket sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa parkir tidak dipungut biaya.
“Bila ada yang meminta bayaran, kami minta masyarakat segera melapor ke Tim Saber Pungli. Kami tidak akan segan menindak pelanggaran ini,” ujarnya.
Razia ini bukan dilakukan satu instansi saja. Tim gabungan yang terdiri dari Dishub, Satpol PP, Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan (Diskukmp), DPMPTSP, serta BPKPAD Kota Banjar. Semuanya bersatu demi memastikan kenyamanan publik saat berbelanja di minimarket.
Jadi, bagi warga Kota Banjar, ingatlah selalu: parkir di minimarket adalah hak Anda sebagai konsumen, dan itu gratis. Jangan biarkan oknum tak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari ketidaktahuan. Laporkan bila menemukan pungutan liar, karena pelayanan publik seharusnya bebas dari praktik ilegal. (Diana/CN/Djavatoday)
