Ciamis (Djavatoday.com),- Ratusan warga Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa pada Kamis (30/1/2025). Mereka menuntut penyaluran bantuan sosial (bansos) cadangan pangan beras yang sudah tiga bulan tidak mereka terima.
Bantuan beras sebanyak 10 kilogram yang biasanya diberikan setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tiba-tiba terhenti. Warga menduga keterlambatan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan bantuan, melainkan adanya penyalahgunaan atau penggelapan oleh oknum perangkat desa.
Koordinator aksi dari Forum Komunikasi Kertahayu Bersih (FKKB), Heri Sutana, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki, terdapat 85 KPM yang belum menerima bantuan sejak Agustus 2024.
“Dari data kami, ada 85 KPM yang seharusnya menerima bansos, tetapi hingga kini belum mendapatkannya. Kami menuntut agar bantuan tersebut segera disalurkan dalam waktu satu minggu dan meminta oknum perangkat desa yang terlibat untuk mengundurkan diri,” tegas Heri.
Selain menuntut pencopotan oknum perangkat desa yang diduga terlibat, warga juga meminta adanya transparansi dalam penyaluran bansos beras ke depannya agar kejadian serupa tidak terulang.
Salah satu warga, Nemi, mengaku kecewa karena dirinya yang terdaftar sebagai penerima manfaat justru tidak mendapatkan bantuan selama enam bulan terakhir.
“Saya hanya meminta hak saya, bukan hak orang lain. Sudah enam bulan saya tidak menerima bantuan itu,” ungkapnya.
Menanggapi aksi ini, Kepala Desa Kertahayu, Hendar Rudiana, menyatakan pihaknya akan bertanggung jawab dan memastikan bansos segera disalurkan kepada warga dalam kurun waktu satu minggu.
“Kami menerima tuntutan warga dan akan segera menyalurkan beras kepada KPM yang belum mendapatkannya. Namun, untuk tuntutan lainnya, kami memerlukan waktu lebih lanjut,” jelas Hendar.
Ia juga mengakui bahwa ada 53 KPM yang belum menerima bantuan berdasarkan data desa, meskipun dalam laporan resmi, penyaluran tercatat telah mencapai 100 persen.
“Kami akan segera mengganti bantuan bagi warga yang belum mendapatkannya dan mempertimbangkan rotasi perangkat desa yang terlibat dalam masalah ini,” tambahnya.
Dengan adanya aksi ini, warga berharap pihak desa lebih transparan dalam menyalurkan bantuan sosial serta menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan bansos. (Ayu/CN/Djavatoday)