Berita Ciamis, (Djavatoday.com) – Tokoh akademisi sekaligus birokrat, Dr. H. R. Heri Solehudin Atmawidjaja, MM, menunjukkan langkah politik yang sangat cermat. Ia menggelar pertemuan konsolidasi maraton bersama para elite partai politik di Hotel Horison Palma, Pangandaran.
Forum strategis ini berlangsung sejak Sabtu malam hingga melintasi tengah malam, (13/06/2026). Pihaknya sengaja membuka ruang dialog ini untuk memetakan regulasi ketat mengenai Pengisian Jabatan Wakil Bupati.
Perwakilan dari 9 partai politik menghadiri pertemuan intensif di luar daerah tersebut. Total ada 10 parpol yang berada di barisan koalisi pendukung Bupati Herdiat Sunarya. Namun, hanya perwakilan dari PDI Perjuangan (PDIP) yang absen dalam forum silaturahmi tersebut.
Kehadiran hampir seluruh kekuatan parpol ini menjadi sinyalemen awal yang kuat. Sembilan parpol tersebut meliputi Golkar, Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, NasDem, Demokrat, hingga PBB. Mereka sepakat mengutamakan kepatuhan hukum yang absolut demi kelancaran pemerintahan di Tatar Galuh.
Juru Bicara Heri Solehudin Center (HSC), Syamsa Alamsyah, memberikan konfirmasi penting terkait agenda tersebut. Menurutnya, tim internal HSC terus melakukan kajian mendalam secara mandiri. Mereka juga melakukan konsultasi proaktif dengan berbagai pakar hukum ketatanegaraan.
Langkah Dr. Heri menggalang diskusi ini mencerminkan komitmen tim yang cerdas, matang, dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, agenda utama perjumpaan ini menempatkan kajian regulasi sebagai landasan paling utama. Pihaknya enggan terburu-buru melangkah ke ranah politik praktis.
Syamsa membenarkan kesuksesan pertemuan dengan partai koalisi tersebut pada Sabtu malam kemarin. Ia menilai agenda ini menjadi momentum krusial sekaligus langkah pembuka untuk menyamakan persepsi hukum.
Selain itu, Dr. Heri Solehudin menyampaikan komitmen dan kesiapan penuh dalam mengawal roda pemerintahan di Ciamis.
Sementara itu, hubungan emosional yang baik dengan para pimpinan partai menjadi modal awal yang sangat berharga. Faktor ini sukses menyatukan sudut pandang mereka terkait hukum negara.
Menghindari Tafsir Abu-Abu Hukum Negara
Syamsa memaparkan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah efektif untuk menyampaikan kesiapan Dr. Heri Solehudin. Kehadiran aktif dari berbagai pengurus partai menunjukkan komitmen yang sama.
Mereka menempatkan stabilitas birokrasi di tingkat daerah sebagai prioritas utama. Langkah ini penting demi kelancaran program kerja bagi masyarakat luas.
Pihaknya menegaskan bahwa jajaran elite partai wajib berjalan di atas koridor hukum. Pembahasan di Pangandaran tidak boleh keluar dari aturan yang mengikat.
Sebab, proses pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah Antar Waktu (PAW) memiliki aturan yang ketat. Proses ini tunduk pada amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Aturan tersebut mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan Pasal 176 ayat (1) undang-undang tersebut, DPRD Kabupaten akan melakukan pemilihan langsung.
Namun, pemilihan tersebut harus berdasarkan usulan resmi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung. Keterikatan aturan inilah yang membuat formulasi Pengisian Jabatan Wakil Bupati tidak boleh asalan. Kubu Dr. Heri menolak keras sistem asal tabrak regulasi.
Aturan Ketat Batas Waktu 18 Bulan
Pasal 176 ayat (2) memberikan rincian yang jauh lebih ketat lagi. Gabungan partai politik pengusung wajib merumuskan dan mengusulkan 2 (dua) nama calon Wakil Bupati.
Mereka mengirimkan nama tersebut kepada DPRD melalui Bupati Ciamis. Kemudian, para anggota legislatif akan memilih dua nama tersebut secara demokratis.
Proses pemilihan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ciamis. Langkah ini bertujuan untuk menetapkan figur definitif pada sisa periode berjalan.
Mekanisme ini juga memiliki batasan syarat waktu yang sangat rigid. Prosedur pengisian kekosongan hanya berlaku jika sisa masa jabatan masih lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
Aturan yang mengikat inilah yang mendorong Dr. Heri untuk bergerak cepat. Beliau menggalang dukungan agar seluruh parpol pengusung dapat selaras tanpa menabrak tenggat waktu konstitusi. Akibatnya, tim internal terus mencermati setiap klausul hukum secara mendalam.
Syamsa Alamsyah kembali menekankan pentingnya asas kehati-hatian yang sangat tinggi. Pihaknya menyadari adanya ruang diskusi yang lebar terkait masa jabatan pimpinan daerah.
Konstelasi nasional saat ini memang memicu potensi anomali hukum tata negara. Selain itu, mereka terus mengupayakan konsultasi proaktif dengan kementerian terkait. Langkah ini penting agar gerak politik Dr. Heri tidak melahirkan cacat prosedur administrasi negara.
Mengutamakan Profesionalisme di Atas Politik Praktis
Syamsa melihat ruang dialog di Pangandaran membawa dampak positif yang besar. Para pimpinan parpol saling bertukar pikiran mengenai pemetaan regulasi ini secara objektif.
Kepatuhan mutlak terhadap aturan negara menjadi landasan utama mereka. Oleh karena itu, pergerakan ini murni merupakan sebuah ikhtiar konstitusional yang taat asas.
Langkah ini bukanlah bentuk pemaksaan kehendak politik. Kedewasaan politik kubu Dr. Heri sukses mengikis spekulasi liar di tengah masyarakat. Hal ini membangun citra profesional yang kuat dalam tata kelola Pengisian Jabatan Wakil Bupati.
Meskipun sukses mengumpulkan mayoritas kekuatan partai koalisi, kubu Heri Solehudin Center tetap bersikap membumi. Mereka menegaskan bahwa forum ini barulah sebuah konsolidasi awal.
Pihaknya meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat luar. Proses politik ini belum final dan Dr. Heri Solehudin bukan calon tunggal.
Langkah awal ini bertujuan untuk menghormati mekanisme organisasi di internal masing-masing parpol. Pengurus partai di tingkat daerah wajib menyaring aspirasi terlebih dahulu.
Setelah itu, mereka akan menyodorkan rekomendasi nama ke pengurus pusat. Pada akhir proses, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tiap partai yang memegang keputusan legalitas mutlak.
Syamsa menambahkan bahwa pihaknya sangat memegang teguh etika berpolitik. Pertemuan di Pangandaran menjadi ruang diskusi awal di tingkat kabupaten.
Proses selanjutnya akan mengikuti alur formal dari daerah ke pengurus pusat. Di sisi lain, mereka sengaja memilih lokasi yang tenang di kawasan pesisir Pangandaran.
Kawasan pantai terbukti mampu menjaga kondusivitas komunikasi politik yang sedang berjalan. Dinamika internal koalisi yang cair memerlukan ruang dialog yang fokus dan mendalam.
Langkah ini menjauhkan tim dari riuh spekulasi publik yang liar di tingkat lokal. Pembahasan Pengisian Jabatan Wakil Bupati pun dapat berlangsung lebih jernih.
Dukungan Pusat dan Harapan Masyarakat Ciamis
Koordinator Pusat Heri Solehudin Center (HSC) di Jakarta, Heryadi Sukmadijaya, menyatakan dukungan penuhnya. Ia menilai keselarasan koordinasi dari pusat hingga daerah memegang peranan sangat penting.
Faktor ini menjaga stabilitas roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Dampak positifnya akan langsung menyentuh efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Ciamis.
Dari Jakarta, pihaknya terus memantau pergerakan regulasi dan petunjuk teknis terbaru. Langkah ini mengawal kebijakan daerah agar tetap selaras dengan kebijakan nasional. Kematangan koordinasi sejak dini mampu meminimalkan potensi hambatan birokrasi.
Masyarakat Ciamis sendiri menaruh harapan besar pada proses pemenuhan struktur pimpinan daerah ini. Mereka mendambakan proses yang transparan dan akuntabel.
Kombinasi pengalaman Dr. Heri di dunia akademik memberikan keuntungan besar. Beliau sarat dengan pemikiran strategis yang matang. Selain itu, rekam jejaknya di dunia birokrasi membuatnya sangat memahami seluk-beluk administrasi.
Karakter ini memperkuat peluangnya untuk mendukung kinerja Bupati Herdiat Sunarya. Akselerasi pelayanan publik di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan membutuhkan pendamping yang paham hukum.
Sebagai penutup, Dr. H. R. Heri Solehudin Atmawidjaja, MM menyampaikan apresiasi mendalam. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan partai koalisi.
Dr. Heri merasa sangat terhormat atas ruang dialog yang terbuka lebar ini. Baginya, diskusi maraton hingga dini hari menjadi bukti nyata adanya kesamaan visi.
Mereka memiliki komitmen bersama yang kuat demi kemajuan masyarakat Ciamis ke depan. Kehadiran fungsionaris parpol hingga dini hari menunjukkan dedikasi yang tinggi.
Selama proses administrasi bergulir, roda pemerintahan daerah tetap fokus menjalankan program kerja tahunan tanpa gangguan politik Pengisian Jabatan Wakil Bupati ini. (Red/Djavatoday)
