Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis menjadi sorotan dalam Forum Group Discussion (FGD) Cakrawala Kajian Publik (CAKAP) yang digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis, Rabu (17/6/2026).
Diskusi yang berlangsung di Sekretariat PC PMII Ciamis itu menghadirkan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam program MBG, mulai dari DPRD, Satgas MBG, Korwil MBG hingga kalangan mahasiswa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi D DPRD Ciamis Jaenal Aripin, Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis Erwan Darmawan, Korwil MBG Ciamis Eggy Armand R, serta jajaran pengurus PMII Ciamis.
Selama lebih dari dua jam, forum membahas berbagai persoalan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keterlibatan pelaku usaha lokal, hingga transparansi pengelolaan anggaran program yang bersumber dari APBN.
Ketua PC PMII Ciamis Husni Mubarok mengatakan, forum tersebut digelar bukan untuk mencari kesalahan dalam pelaksanaan program, melainkan sebagai upaya memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program ini menggunakan anggaran negara yang besar sehingga harus berjalan transparan dan akuntabel. Kami ingin memastikan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, termasuk petani, peternak, UMKM, dan para siswa sebagai penerima manfaat utama,” ujar Husni.
PMII juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dapur MBG serta penggunaan anggaran di lapangan. Menurut Husni, pengawasan yang kuat menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis Erwan Darmawan mengakui masih terdapat sejumlah dapur MBG yang perlu pembenahan. Ia menjelaskan sebagian dapur saat ini masih memanfaatkan bangunan yang telah ada demi mempercepat pelaksanaan program.
“Memang masih ada beberapa dapur yang perlu ditingkatkan. Ke depan standar fasilitas akan terus diperbaiki agar kualitas layanan semakin baik,” katanya.
Erwan menegaskan Satgas memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dapur-dapur yang belum memenuhi standar operasional. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan memberikan rekomendasi perbaikan hingga penghentian operasional apabila diperlukan.
Sementara itu, Korwil MBG Ciamis Eggy Armand R menilai program MBG harus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal perlu terus diperkuat dalam rantai pasok kebutuhan pangan program tersebut.
“Kami ingin bahan baku MBG sebanyak mungkin berasal dari masyarakat lokal. Dengan begitu manfaat program tidak hanya dirasakan siswa penerima, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Ciamis Jaenal Aripin menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran program. Menurutnya, seluruh pengelola MBG harus menjalankan program sesuai aturan tanpa pengecualian.
“Pengawasan harus berjalan dengan baik. Karena menggunakan dana negara, tata kelola program harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Jaenal.
Ia juga mendorong peran aktif aparat pengawasan pemerintah, termasuk Inspektorat, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Melalui forum tersebut, PMII Ciamis menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Organisasi itu juga mendorong peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, serta keterlibatan lebih luas pelaku usaha lokal agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Kami akan terus mengawal program ini secara kritis dan konstruktif. Ketika ada ruang perbaikan, tentu akan kami sampaikan demi terciptanya program yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat,” pungkas Husni. (Ayu/CN/Djavatoday)
