Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampak yang lebih luas di Kabupaten Ciamis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciamis mencatat laporan kekeringan kini muncul di sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif jarang terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani mengatakan, kondisi kemarau tahun ini bahkan berpotensi lebih parah dibandingkan kemarau 2023 yang saat itu menjadi salah satu periode kekeringan terburuk di Ciamis.
Indikasinya terlihat dari meningkatnya laporan kekurangan air bersih serta wilayah yang membutuhkan bantuan distribusi air.
“Kalau dibandingkan dengan kemarau terparah 2023, kondisi sekarang sepertinya dilihat dari pendistribusian dan laporan kekeringan lebih banyak. Lebih banyak,” kata Ani, Senin (7/9/2026).
Menurut Ani, kekeringan tahun ini juga mulai menyebar ke wilayah yang sebelumnya belum pernah melaporkan kondisi serupa. Salah satunya Kecamatan Panjalu.
Wilayah tersebut selama ini dikenal memiliki kawasan perairan Situ Lengkong dan sejumlah sumber air. Namun, kondisi kemarau yang berlangsung membuat wilayah tersebut kini ikut merasakan kesulitan mendapatkan air bersih.
“Lebih parah sekarang. Dan menyebar dari beberapa kecamatan,” ujarnya.
Ani menyebut laporan dari Panjalu menjadi perhatian tersendiri bagi BPBD. Laporan tersebut berasal dari Desa Sandingtaman.
“Contohnya Kecamatan Panjalu. Beberapa tahun lalu tidak pernah ada laporan, dan sekarang ada laporan masuk. Panjalu yang memiliki situ, memiliki banyak sumber air, tapi sekarang ada laporan kekeringan di Sandingtaman. Baru kali ini kekeringan. Laporannya dari Panjalu,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPBD Ciamis hingga Minggu (6/9/2026), kekeringan telah terjadi di 19 kecamatan.
Sebarannya meliputi 34 desa dan 77 dusun. Dampaknya dirasakan sedikitnya 8.646 kepala keluarga (KK) yang membutuhkan pasokan air bersih.
“Sampai hari Minggu kemarin, kekeringan ada di 34 desa, 77 dusun, 19 kecamatan, dengan jumlah 8.646 KK,” kata Ani.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. BPBD masih melakukan pendataan karena distribusi air bersih terus berjalan di sejumlah daerah.
Ani mengatakan, laporan dari kegiatan pendistribusian pada akhir pekan belum seluruhnya masuk dalam rekapitulasi.
“Hari Sabtu dan Minggu masih belum terekap semua karena kemarin baru kita mendistribusikan ke beberapa daerah. Hari ini juga masih ada pendistribusian,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD bersama berbagai pihak terus mengirimkan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan.
Hingga Sabtu, air yang telah disalurkan mencapai sekitar 911.000 liter atau setara dengan 182 tangki.
“Sampai dengan hari Sabtu, sekitar 911.000 liter atau kurang lebih 182 tangki,” kata Ani.
Dalam penanganan kekeringan, BPBD menggunakan anggaran APBD melalui pergeseran anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
Selain pemerintah daerah, dukungan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan, perbankan, komunitas, organisasi masyarakat, TNI, Polri hingga relawan.
“Untuk penyuplaian air, sementara sumber dananya masih dari APBD. Kita gunakan dari pergeseran anggaran atau efisiensi yang digeser untuk pendistribusian air dan penanganan bencana kekeringan,” ujarnya.
“Selain itu ada juga dari CSR perusahaan, perbankan, swasta, komunitas, organisasi masyarakat, kepolisian, TNI, dan para relawan,” sambungnya.
Menurut Ani, meski air yang diberikan kepada masyarakat tidak dipungut biaya, proses pengirimannya tetap membutuhkan biaya operasional. Terlebih, sejumlah wilayah terdampak memiliki jarak cukup jauh dari sumber air.
Ia menyebut Banjaranyar, Panjalu dan Panawangan sebagai beberapa wilayah yang membutuhkan dukungan distribusi karena lokasinya relatif jauh.
“Airnya memang gratis dari PDAM, tetapi kita tetap ada biaya operasional untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Yang cukup jauh itu Banjaranyar, Panjalu, dan Panawangan,” katanya.
Bantuan dalam penanganan kekeringan juga datang dari sejumlah lembaga dan komunitas. Di antaranya PDAM, BBWS, PMI, Samsat serta berbagai organisasi masyarakat dan relawan.
“Alhamdulillah banyak yang ikut membantu. Ada dari PDAM, BBWS, PMI, Samsat, kemudian dari Jogja Ciamis juga ikut membantu. Ada MDMC, 234 SC, dan banyak relawan,” ucap Ani.
Di tengah kondisi kemarau yang semakin panjang, BPBD Ciamis juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi lingkungan.
Ani meminta warga menjaga kawasan hutan dan sumber air. Menurutnya, kerusakan lingkungan dapat memperburuk dampak kekeringan sekaligus meningkatkan risiko bencana ketika musim hujan tiba.
“Untuk warga, tolong jagalah alam kita. Jangan sampai dirusak,” kata Ani.
BPBD, kata dia, masih menemukan sejumlah titik yang mengalami kerusakan akibat penebangan pohon maupun pembukaan lahan.
Bahkan, terdapat pembukaan lahan di kawasan dengan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Menurut Ani, lokasi tersebut telah ditutup untuk mencegah risiko lebih besar.
“Karena ada beberapa titik yang mengalami gundul, mungkin karena ditebang oleh oknum warga atau siapa pun. Ada juga pembukaan lahan di kemiringan 45 derajat dan itu sudah ditutup,” ujarnya.
Kerusakan kawasan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru saat musim hujan. Lahan dengan kondisi yang tidak terjaga dapat meningkatkan risiko banjir maupun longsor.
“Kalau alamnya rusak, nanti ketika musim hujan dikhawatirkan terjadi banjir dan longsor,” katanya.
Karena itu, Ani mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan menebang pohon, terutama di sekitar kawasan yang menjadi sumber air.
“Kalau bisa jangan main tebang sembarangan. Kasihan alamnya. Nanti kalau musim hujan bisa berisiko banjir dan longsor,” pungkas Ani. (Ayu/CN/Djavatoday)
