Djavatoday.com, Ciamis – Dinilai sukses membantu dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia.
Penyerahan penghargaan secara langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar Maulidi Hilal, kepada Herdiat Sunarya di Ruang Kerja Bupati Ciamis, Rabu (15/06/2022).
“Kami merasa sangat terhormat dengan penghargaan ini. Insya Allah ini menjadi motivasi bagi kami (Pemdakab Ciamis) untuk terus mengabdi dan memberikan pelayanan pada masyarakat,” ucap Herdiat saat menerima penghargaan dari Kemenkumham RI.
Dia menerangkan, pemerintah daerah dengan Lapas Kelas IIB Ciamis selalu terjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik.
“Alhamdulillah Penghargaan ini adalah berkat kerjasama yang baik antara Pemkab Ciamis dengan Lapas Ciamis,” terangnya.
Lebih lanjut, Herdiat pun mengucapkan terimakasih kepada jajaran Lapas Ciamis atas bimbingannya terhadap warga binaan lapas. Ia mengungkapkan, mayoritas warga binaan Lapas Ciamis merupakan warga masyarakat Ciamis.
“Warga binaan ini 80 persennya adalah orang Ciamis. Semoga bimbingan dari Lapas Kelas IIB Ciamis bisa jadi bekal tatkala mereka kembali lagi ke masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar, Maulidi Hilal menjelaskan, penyerahan penghargaan kepada Bupati Ciamis ini sebagai bentuk apresiasi Kemenkumham RI. Apresiasi ini atas sinergitas Pemkab Ciamis yang telah melibatkan 14 SKPD-nya, dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis.
“Mewakili pak Menteri saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati. Karena telah begitu banyak memberikan perhatian pada teman-teman di Lapas Ciamis,” ucapnya.
Maulidi menjelaskan Kemenkumham RI dalam hal aturan dan kebijakan pemasyarakatan terus melakukan penyempurnaan. Terutama dalam memperbaiki stigma terhadap para narapidana yang telah selesai masa tahanan.
“Hal ini tentunya harus ada dukungan masyarakat dan stakeholder dalam membina masyarakat yang melakukan penyimpangan. Salah satunya dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis,” pungkasnya. *ArifinAT/Djavatoday.com
