Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Penyaluran bantuan saat ini banyak menuai protes lantaran dianggap tidak tepat sasaran. Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota DPR Fraksi Golkar menilai untuk mengatasi hal itu diperlukan data presisi yang disusun di tingkat desa.
Menurutnya, dalam penyaluran berbagai bantuan sosial saat ini pemerintah selalu menggunakan data BPS. Hal itu sesuai dengan undang-undang. Sedangkan data tersebut menurutnya kurang akurat.
“Selama bantuan sosial, pembangunan ini menggunakan data BPS maka akan tetap seperti ini, penyaluran bantuan tidak tepat sasaran,” ungkap Agung saat berada di Ciamis, Sabtu (24/4/2021).
“Dibeberapa daerah saya selalu bicara Bupati, Wali Kota dan Gubernur segera buat data presisi dari tingkat desa. Jadikan data itu sebagai dasar perencanaan pembangunan lalu diputuskan dalam Musrenbang,” tambah Agun.
Agun Gunandjar pun telah meminta DPR supaya menyempurnakan Undang-undang statistik data presisi. Hingga kini data BPS dijadikan satu-satunya data dalam penyusunan rancangan pembangunan. Agun menilai data BPS hingga kini akurasinya hanya lewat survei.
“Saya lebih percaya terhadap data presisi, bukan berarti tidak percaya data BPS. Tapi akurasi data presisi ini tingkatnya mencapai 99 persen,” jelasnya.
Menurut Agun Gunandjar, menyusun data presisi itu tidak begitu sulit. Karena semua yang dibutuhkan ada mulai dari tingkat desa, baik data kependudukan dengan semua aspeknya. Jumlah warga, pekerjaan, hobi, bahkan bila perlu data jumlah perokok sekalipun.
“Data presisi ini sangat bermanfaat dalam menentukan kebijakan pembangunan. Termasuk dalam hal penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat yang teriak-teriak tidak dapat bantuan,” ungkapnya. (Ayu/CN/Djavatoday)
