Djavatoday.com, Kota Bandung – Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Kondisi sebagian besar UKM di Indonesia yang masih melakukan bisnisnya secara offline menjadi salah satu faktornya. Dari data Bank Indonesia (BI),sebanyak 64,2 juta UMKM di Indonesia, hanya 13 persen saja yang telah mengadopsi digitalisasi.
Apa yang telah dan perlu dilakukan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mensupport sektor UKM di tengah pandemi?. Jawaban pertanyaan tersebut dibahas dalam webinar yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen (MBS) ITB bekerjasama dengan Alika Communication. Webinar ini mengangkat tema Pemulihan Ekonomi Sektor UKM Nasional.
“Dengan webinar ini diharapkan kita mendapatkan informasi terkait realisasi anggaran pemerintah dalam mendukung UKM dan mengetahui tantangan dimasa yang akan datang. Karena, UKM di tengah pandemi membutuhkan dana, modal kerja, sementara mereka tidak bisa membayar bunga yang cukup mahal dan butuh waktu ekstra untuk membayarnya.” ujar Direktur MBA ITB Yunieta Anny Nainggolan, PhD. dalam membuka webinar, Rabu (28/4/2021).
Narasumber dalam webinar merupakan ahli dari berbagai latar belakang seperti, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Sementara dari OJK hadir Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo. Sementara narasumber dari para ahli seperti, Dosen MBA ITB, Erman Sumirat, Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, dan CEO & Pendiri Jago Coffee, Yoshua Tanu.
Program Dukungan Pemerintah Terhadap UMKM
Dalam webinar tersebut, Susiwijono Moegiarso memaparkan langkah pemerintah dalam mendukung UMKM untuk mensukseskan pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah memberikan dukungan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada tahun 2021, anggaran tersebut sebesar Rp699,43 triliun, didalamnya diperuntukkan Rp200 triliun untuk UKM dan korporasi. Pada realisasinya sampai bulan April baru mencapai angka 19,7%,” kata Susiwijono.
Lebih lanjut, dalam upaya dukungannya, pemerintah melalui beberapa program utama dalam PEN untuk UMKM berupa subsidi bunga, bantuan produktif bagi usaha mikro, dan penjaminan terkait penempatan dana restrukturisasi kredit perbankan bagi UMKM.
“Diharapkan UMKM bisa pulih melalui program yang dicanangkan PEN terutama di tengah pandemic dan pasca pandemi,” tegas Susiwijono.
Sementara, Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo, mengusulkan tiga poin yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Pertama, pemerintah dapat memperluas pengertian UMKM dengan menambah fasilitas atau plafon dan klasifikasi UMKM. Selanjutnya mendorong pengembangan produk UMKM di setiap bank umum di Indonesia. Terakhir melanjutkan program kebijakan subsidi bunga kredit dan penjaminan juga program inkubasi.
Peran akademisi dalam mendukung pemulihan UMKM
Selaku praktisi akademik, Erman Sumirat menjelaskan, posisi kampus memiliki peran penting dalam membantu UKM di Indonesia. Kampus bisa ikut terlibat sebagai kolaborator, fasilitator, komunikator, inventor, Science techno part, perancangan platform dan digitalisasi, serta pendampingan UMKM.
“Dengan pemanfaatan Science Techno Park, UKM akan dilibatkan di kampus,” ujar Erman Sumirat yang merupakan dosen SBM ITB.
Lebih lanjut, Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira memberikan rekomendasinya dari segi fiskal dan moneter untuk membantu pemulihan UMKM. Seperti pemerintah dapat memperbesar bantuan modal kerja UMKM dan mendorong meningkatkan platform sekuritas crowdfunding (SCF). Kemudian dari sisi UMKM, Yoshua Tanu (CEO & Founder Jago Coffee) merasa perlu untuk memajukan UKM di Indonesia salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi.
Webinar ini ditutup oleh Subiakto Sukarno, Dosen SBM ITB yang menegaskan bahwa kita perlu membantu UMKM karena kontribusi besarnya terhadap perekonomian Indonesia. (Pun)
. Pada tahun 2021, anggaran tersebut sebesar Rp699,43 triliun){kind=link}