Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Meski proses pengisian kursi kosong Wakil Bupati (Wabup) Ciamis masih tersendat karena persoalan regulasi, dinamika politik di daerah terus menghangat. Sejumlah nama dari kalangan partai politik mulai masuk dalam bursa calon pendamping Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Setidaknya ada empat tokoh partai yang sudah melakukan langkah politik. Mereka adalah Ketua DPC PDIP Ciamis Nanang Permana, Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis Anjar Asmara, Ketua Dewan Pakar Nasdem Ciamis David Firdaus, serta pengurus DPW Nasdem Jawa Barat Pepi Tomy Sudrajat.
Ketua DPC Gerindra Ciamis sekaligus Ketua Setgab Koalisi Ciamis Maju, Pipin Arif Apilin, mengungkapkan tiga di antara empat nama tersebut sudah menjalin komunikasi dengan partainya.
“Tiga nama itu yakni Haji Pepi, David Firdaus, dan Nanang Permana. Semuanya baru sebatas melakukan silaturahmi dengan Gerindra,” kata Pipin, Selasa (26/8/2025).
Menurut Pipin, munculnya kader partai dalam bursa Wabup Ciamis tidak lepas dari pandangan bahwa posisi wakil bupati sangat strategis. Selain memiliki peran dalam mendampingi bupati, kursi Wabup juga dinilai berpengaruh terhadap konstelasi Pemilu dan Pilkada 2030.
Namun, Pipin menilai ada hal menarik dari dinamika tersebut. “Salah satunya, David Firdaus membuat pakta integritas. Ia menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada 2030, baik sebagai calon bupati maupun wakil bupati,” ujarnya.
Di sisi lain, Gerindra sendiri menegaskan tidak memiliki ambisi untuk mengusung kader internal dalam perebutan kursi Wabup. Pipin menegaskan, sesuai arahan DPD Gerindra Jawa Barat, partainya akan fokus mendukung kepemimpinan Bupati Herdiat.
“Kami tidak khawatir dengan Pemilu maupun Pilkada 2029. Fokus Gerindra saat ini adalah bagaimana DPRD bisa menghadirkan sosok Wabup yang terbaik untuk Ciamis, serta mampu melanjutkan visi-misi Herdiat–Yana (HY),” kata Pipin.
Ia menambahkan, Gerindra juga tidak ingin proses politik ini dibayangi kompromi kepentingan, terutama terkait urusan finansial. “Penekanannya jelas, kami ingin melahirkan Wabup terbaik bagi masyarakat, bukan hasil dari transaksi politik,” tegasnya.
Meski begitu, Pipin mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wabup Ciamis harus ditempuh sesuai regulasi. Ia tidak ingin proses politik ini berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.
“Regulasinya sedang diperjuangkan. Pemerintah daerah dan DPRD harus bersurat ke Kemendagri dengan menyertakan kronologi mengapa kursi Wabup Ciamis kosong dan alasan kenapa perlu segera diisi,” pungkasnya. (Epoy/CN/Djavatoday)
