Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ciamis menjelang musim tanam menjadi perhatian Komisi B DPRD Ciamis. Sejumlah kios pengecer dilaporkan mengalami kekosongan stok akibat keterbatasan modal untuk menebus pupuk dari distributor.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Gedung DPRD Ciamis, Kamis (19/11/2026). Rapat dihadiri Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Setda Ciamis, Pupuk Indonesia, serta 10 distributor pupuk bersubsidi.
Ketua Komisi B DPRD Ciamis, Awan Setiawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk karena stok di kios pengecer kosong.
“Persoalan itu langsung saya tindak lanjuti dengan menelepon pihak Pupuk Indonesia (PI). Alhamdulillah, berselang dua hari kemudian pasokan pupuk langsung dikirim ke lokasi,” ujar Awan.
Dari hasil pembahasan, Komisi B menemukan dua persoalan utama, yakni keterbatasan modal kios untuk menebus pupuk dan menipisnya alokasi pupuk NPK di sejumlah wilayah.
Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, Dinas Pertanian Ciamis telah mengusulkan tambahan alokasi pupuk NPK sebanyak 2.700 ton kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami berharap usulan tambahan alokasi ini dapat segera terealisasi untuk mencukupi kebutuhan pupuk para petani di Kabupaten Ciamis,” katanya.
Komisi B juga menyoroti rendahnya kehadiran koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dari 27 koordinator yang diundang, hanya 13 orang atau perwakilan yang hadir. DPRD meminta Dinas Pertanian memberikan teguran kepada pihak yang tidak menghadiri rapat tersebut.
Awan menegaskan, pihaknya akan melanjutkan pengawasan dengan mengecek langsung stok pupuk di gudang distributor untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi kepada petani.
Sementara itu, perwakilan Pupuk Indonesia Kabupaten Ciamis, Gunawan, menjelaskan kekosongan stok di sejumlah kios tidak selalu disebabkan keterlambatan pengiriman. Keterbatasan modal pengecer juga membuat pengajuan pesanan pupuk tidak berjalan optimal.
Menurutnya, pengisian stok dilakukan berdasarkan pesanan kios melalui aplikasi i-Pubers. Distributor baru dapat menyalurkan pupuk setelah menerima pengajuan tersebut.
“Jika tidak ada pengajuan pesanan dari pihak kios atau PPTS di sistem, maka PUD atau distributor tidak memiliki dasar untuk menyalurkan pengisian stok,” jelas Gunawan, Jumat (20/11/2026).
Ia menyebut kios penyalur rata-rata diwajibkan menjaga stok minimum sekitar lima ton untuk setiap jenis pupuk. Pupuk Indonesia juga rutin mengevaluasi kinerja pengecer setiap tiga bulan, mulai dari realisasi penebusan, ketersediaan stok hingga ketertiban pelaporan.
Kios yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai pembinaan, teguran tertulis hingga pemutusan kerja sama jika pelanggaran terus berulang.
Terkait tambahan pasokan, Gunawan menyebut Ciamis telah memperoleh realokasi pupuk NPK sekitar 2.770 ton yang diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga akhir 2026. Sementara alokasi pupuk jenis lain, termasuk urea, dinilai masih mencukupi.
Ia menambahkan, penetapan alokasi pupuk bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah, sedangkan Pupuk Indonesia memberikan data dan masukan berdasarkan kondisi distribusi di lapangan. (Ayu/CN/Djavatoday)

