Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis memastikan ketersediaan obat bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terjaga. Jaminan ini disampaikan di tengah penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas dan kuota pengadaan obat JKN.
Humas RSUD Ciamis, Sahlan Arief, mengatakan pemenuhan kebutuhan obat untuk pasien JKN di rumah sakit tersebut saat ini mencapai sekitar 95 persen. Dengan kondisi itu, pelayanan farmasi bagi pasien BPJS Kesehatan dipastikan masih berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Sahlan, proses pengadaan obat di RSUD Ciamis dilakukan melalui mekanisme resmi dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem katalog elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan obat untuk pasien BPJS Kesehatan.
“Untuk pengadaan obat itu kami lalui sesuai dengan prosedur, sesuai dengan resep. Pejabat pengadaan dan PPK. Kita untuk pengadaan obat untuk pasien BPJS itu menggunakan e-Catalog,” ujar Sahlan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan farmasi rumah sakit selama ini didukung sekitar 20 distributor obat yang telah terdaftar sebagai pemasok. Kerja sama dengan para distributor tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan obat agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu.
Selain memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prosedur, manajemen RSUD Ciamis juga menyebut mekanisme administrasi dan penagihan klaim kepada BPJS Kesehatan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sahlan menegaskan, pihaknya menjaga agar seluruh tahapan pengadaan obat berlangsung secara tertib dan transparan. Dengan demikian, kebutuhan obat pasien dapat terpenuhi tanpa membuka ruang bagi praktik penyimpangan.
“Kami pastikan tidak ada kecurangan karena semua pengadaan obat-obatan sudah sesuai dengan prosedur,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kejari Ciamis tengah menyelidiki dugaan praktik penyalahgunaan fasilitas pengadaan obat dalam program JKN. Kasus tersebut diduga melibatkan penggunaan identitas instansi pemerintah untuk memperoleh obat dengan harga khusus yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan pelayanan publik.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ciamis, M. Herris Priyadi, menjelaskan bahwa penyidik sedang mendalami dugaan penyimpangan tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemesanan dan distribusi obat.
Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti serta meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari instansi pemerintah yang diduga dicatut identitasnya hingga distributor farmasi.
“Penanganan kasus ini masih dalam tahapan penyelidikan. Kami akan terus mengungkap jaringan mafia obat-obat JKN ini,” kata Herris, Kamis (12/11/2026).
Meski proses hukum masih berjalan, RSUD Ciamis menegaskan bahwa kondisi persediaan obat di rumah sakit tetap terkendali. Manajemen juga memastikan pengadaan obat bagi pasien JKN tetap mengacu pada prosedur resmi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu. (Ayu/CN/Djavatoday)

