Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum minta pemerintah pusat untuk bijaksana terkait penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Uu khawatir pelayanan akan berkurang apabila meniadakannya secepat itu.
“Khawatir pelayanan berkurang, baik di dalam pemerintahan atau pelayanan bidang pendidikan dan pelayanan lain,” ujar Uu usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Ciamis ke 380 di Gedung DPRD Ciamis, Minggu (12/5/2022).
Uu pun mengakui honorer menjadi beban pemerintah daerah. Namun hal itu adalah sebuah konsekuensi. Untuk itu, Uu pun meminta pemerintah pusat bijaksana dalam membuat keputusan.
“Kalau pemerintah bijak itu biasa, artinya pemerintah mengeluarkan keputusan berdasarkan payung hukum dan sesuai normatif. Tapi kami berharap bukan hanya bijak tetapi bijaksana. Yaitu menurut kami dilindungi Pancasila, pada sila kebijaksanaan dalam permusyawaratan,” ungkapnya.
Untuk itu, Uu pun memohon waktu kepada pemerintah pusat terkait penghapusan Honorer 2023. Tujuannya untuk memberikan solusi terbaik mengenai masalah honorer tersebut.
Selain itu, Uu pun meminta pada saat pengangkatan P3K harus ada kriteria khusus. Yakni honorer yang sudah lama, melihat usia dan kebutuhan daerah.
“Sekarang ada sedikit kecemburuan sosial, yang sudah lama jadi honorer tidak masuk P3K karena alasan tertentu. Ada juga yang baru honorer sudah jadi P3K,” kata Uu.
Honorer yang jadi P3K disalah satu lembaga pun harapannya tidak pindah ke tempat lain. Kalau hal itu terjadi akan sama saja terjadi kekurangan pegawai. “Kami akui sekarang ada keresahan dari pihak pegawai yang bukan ASN,” pungkasnya. (Ayu/CN/Djavatoday)
