Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis menyambut positif rencana pemerintah pusat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut.
Rencana penataan aparatur sipil negara (ASN) itu menjadi perhatian Pemkab Ciamis, mengingat ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu saat ini bekerja di berbagai perangkat daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi, mengatakan pemerintah daerah mendukung langkah pemerintah pusat dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN, termasuk memberikan kepastian status bagi PPPK Paruh Waktu.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi para pegawai yang selama ini telah menjalankan tugas pelayanan pemerintahan. Meski demikian, Pemkab Ciamis belum bisa memastikan mekanisme maupun waktu pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Pada prinsipnya, pemerintah daerah mendukung kebijakan penyelesaian pengangkatan PPPK Paruh Waktu sebagaimana yang disampaikan Kemenpan-RB. Namun, untuk teknis dan mekanisme pelaksanaannya, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis resmi dari kementerian terkait,” ujar Ai Rusli saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah hal masih perlu menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Di antaranya jumlah pegawai yang nantinya berpeluang beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga apakah proses pengangkatan dilakukan secara otomatis atau melalui tahapan seleksi maupun pemetaan ulang.
Karena belum ada regulasi teknis yang diterima, BKPSDM Ciamis belum dapat memberikan kepastian mengenai hal tersebut.
Berdasarkan data BKPSDM Ciamis per 1 November 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu yang masih aktif bekerja di lingkungan Pemkab Ciamis mencapai 3.518 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari 2.080 tenaga teknis, 953 tenaga guru, dan 485 tenaga kesehatan.
Ribuan pegawai tersebut tersebar di berbagai unit kerja pemerintahan daerah dan turut mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Ciamis juga mulai menyiapkan langkah antisipasi karena masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Ai mengatakan, pemerintah daerah merencanakan perpanjangan perjanjian kerja pada awal Januari 2027 agar keberlangsungan tugas para pegawai tetap terjaga sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Rencana perpanjangan masa perjanjian kerja bagi PPPK Paruh Waktu akan dilaksanakan pada awal Januari 2027, mengingat kontrak kerja mereka berakhir pada 31 Desember 2026,” pungkasnya.
Pemkab Ciamis berharap kejelasan regulasi dari pemerintah pusat segera diterbitkan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menentukan langkah lanjutan terkait status kepegawaian ribuan PPPK Paruh Waktu sekaligus menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. (Ayu/CN/Djavatoday)
