Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Ciamis.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, Rabu (28/10/2026), tersebut menyoroti pentingnya tata kelola keuangan desa yang berkualitas untuk mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya hadir bersama Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Iman, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Iwan Mulyawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Heru Kamarullah. Kegiatan ini juga diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa se-Kabupaten Ciamis secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Herdiat menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Karena itu, setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Jika anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat juga diharapkan meningkat,” ujar Herdiat.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pengawasan dan keterbukaan pengelolaan keuangan desa. Salah satunya melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara daring di seluruh 258 desa sejak 2021.
Penerapan aplikasi tersebut memudahkan perangkat desa dalam mengelola administrasi keuangan. Sistem ini juga membantu administrator di tingkat kabupaten melakukan pemantauan secara real-time, sehingga proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Selain digitalisasi administrasi keuangan, Pemkab Ciamis juga mengoptimalkan peralihan sistem pembayaran di desa dari transaksi tunai menuju nontunai. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat transparansi sekaligus mengurangi risiko dalam transaksi keuangan.
Workshop yang diselenggarakan BPKP Jawa Barat ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan serta pembangunan. Penguatan sumber daya manusia, peningkatan akuntabilitas pemerintahan, dan pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan menjadi bagian dari tujuan kegiatan tersebut.
Melalui evaluasi dan penguatan tata kelola ini, pemerintah berharap pengelolaan keuangan desa semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran desa dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendorong kemandirian desa di Kabupaten Ciamis. (Ayu/CN/Djavatoday)
