Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Banyak pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai melanggar Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan. Wakil Ketua DPRD Ciamis mengirim surat ke Satpol PP atas lambatnya penanganan pelanggaran pemasangan APK Pemilu 2024.
Surat tersebut berisi ketegasan Satpol PP dalam penindakan pemasangan APK dan lambatnya upaya Satpol PP dalam menegakkan Perda.
Dalam suratnya, Sopwan menilai Satpol Pol melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Perda K3 di banyak tempat.
Kemudian, beberapa waktu ke belakang, Satpol PP melakukan penertiban tapi terkesan pilih tebang karena tidak semua APK ditertibkan.
“Maka dengan terpaksa saya akan lapor Ombudsman atas buruknya kinerja pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Ciamis,” ungkap Sopwan.
Ia menambahkan, bahwa surat ini sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral atas penyelenggaraan pemerintah, khususnya penegakan Perda K3.
Menanggapi hal itu, Kasatpol PP Ciamis Uga Yugaswara mengaku telah menerima surat dari Wakil Ketua DPRD Ciamis dan segera melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Ada surat dari Wakil Ketua DPRD, kami langsung melakukan koordinasi dengan Bawaslu, sayangnya Ketua Bawaslu sedang ada urusan ke Bandung,” ucapnya.
Menurut Uga untuk penindakan sudah ada dalam rencana, tapi masih menunggu keputusan dari pihak Bawaslu.
“Untuk saat ini kami belum melakukan penindakan, baru rencana saja. Tapi sebelumnya juga kami sudah melakukan penindakan jika ada APK yang melanggar, itu juga hasil koordinasi dengan Bawaslu,” ujarnya.
Uga menjelaskan untuk penindakan kali ini masih menunggu hasil koordinasi dari pihak Bawaslu.
“Masih menunggu Ketua Bawaslu, karena kami belum tau waktunya kapan dan teknisnya seperti apa, baru kita lakukan penindakan,” ungkap Uga. (Ayu/CN/Djavatoday)
 di Ciamis yang dinilai melanggar Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang K3){kind=link}