Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Panwascam Panawangan Kabupaten Ciamis melaksanakan sosalisasi publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik Pemilu 2024. Kegiatan dilaksanakan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panawangan, Desa Nagarapageuh, Selasa (19/12/2023).
Sosialsisi dihadiri oleh PKD, Ketua PPK Panawangan, perwakilan dari unsur Muspika Panawangan dan awak media.
Ketua Panwascam Panawangan Mumuh Muslihudin menuturkan tujuan sosialisasi tersebut untuk menjalin sinergitas semua pihak dalam mengawasi jalanya Pemilu 2024.
“Harapannya kita bisa terus sinergi dalam mensukseskan Pemilu 2024 ini. Supaya tetap kondusif, aman dan nyaman, sukses tanpa ekses,” ungkapnya.
Selain sinergitas, sosialisasi tersebut sebagai informasi pada khalayak bahwa Panwascam Panawangan sudah menjalankan tugasnya. Terutama dalam melakukan pengawasan persiapan distribusi logistik ke PPK dan PPS.
“Untuk informasi kepada khalayak, bahwasanya kita pengawas Kecamatan sudah mengawasi persiapan distribusi logistik Pemilu 2024 ke PPK,” tambahnya.
Panwaslu Panawangan juga melakukan pengecekan ke gudang logistik hingga ke desa. Hasilnya semua aman dari banjir. Gudang itu untuk bisa menampung segala kebutuhan logistik yang akan didistribusikan ke TPS di Kecamatan Panawangan.
“Dari PPK sudah siap gudang yang bisa menampung untuk semua TPS yaitu 168 TPS,” ucapnya.
Kebutuhan Logistik Pemilu 2024 di Panawangan
Adapun kebutuhan logistik di Kecamatan Panawangan yaitu TPS 168, kotak suara sebanyak 5 kotak suara per TPS. Jumlah tinta 2 buah per kotak suara, bilik suara sebanyak 4 bilik per TPS, surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 2 persen cadangan yaitu 40.248 ditambah 2 Persen cadangan yaitu 41.053 surat suara. Jumlah segel 75 keping per Kotak Suara dan alat coblos 4 Set Per Kotak Suara.
Mumuh juga menyebut bahwa jumlah TPS di Kecamatan Panawangan yang terdiri dari 18 desa itu hanya 168 TPS.
“Jumlah hak pilih hanya 40.248 orang, lebih sedikit dari jumlah TPS yang ada Kecamatan Kawali yang jumlah desanya lebih sedikit,” jelasnya.
Dengan banyak jumlah desa tersebut, kata Mumuh diperlukan pihaknya agar lebih ekstra bekerja keras dalam melakukan pengawasan logistik.
Dalam melakukan pendistribusian tersebut sangat diprioritaskan terkait ketepatan jumlah. Antara yang diperlukan dan ketersediaan disamping juga soal ketepatan waktu.
Tahapan pendistribusian logistik yaitu memastikan dengan rumusnya 5, 3,1, artinya 5 itu, 5 hari berada pada tingkat PPK. 3 hari berada di tingkat PPS dan satu hari berada di tingkat KPPS atau di TPS.
“Ketika itu ada keterlambatan waktu, itu akan mengganggu tahapan pemilu dan pencoblosan,” pungkasnya. (Andra/CN/Djavatoday)
