Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Kabupaten Ciamis mencatat capaian tertinggi dalam verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat. Hingga 28 Oktober 2026, proses pemeriksaan data tersebut telah mencapai 92,46 persen dari total 9.044 anak yang teridentifikasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.362 data telah berhasil diverifikasi. Sementara 682 data lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi faktual di lapangan.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Ciamis Herdiat Sunarya. Ia menilai, keakuratan data menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah penanganan anak tidak sekolah secara lebih tepat sasaran.
“Capaian ini menjadi langkah penting dalam memastikan pemerintah memiliki basis data pendidikan yang akurat,” ujar Herdiat kepada PasundanNews.com, Rabu (10/11/2026).
Menurutnya, pendataan yang akurat tidak hanya membantu pemerintah mengetahui jumlah anak yang tidak mengakses pendidikan, tetapi juga memetakan persoalan yang menyebabkan mereka meninggalkan bangku sekolah.
Herdiat juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Ciamis, Pemuda Muhammadiyah, serta para relawan yang ikut terlibat dalam percepatan verifikasi data ATS.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada proses pendataan. Pemerintah daerah bersama berbagai elemen masyarakat berkomitmen membantu anak-anak yang putus sekolah agar kembali memperoleh hak pendidikan, sekaligus mencegah munculnya kasus serupa.
Kepala Dinas Pendidikan Ciamis Erwan Darmawan menjelaskan, proses verifikasi dilakukan untuk mencocokkan data awal dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Persoalan ini mulai mendapat perhatian serius setelah Disdik Ciamis menerima data awal sekitar 13.400 anak tidak sekolah pada April 2026. Namun, angka tersebut belum bisa dijadikan acuan final karena sebagian data berpotensi tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini.
“Data awal sekitar 13 ribuan, tapi ini masih kita verifikasi. Karena ada kemungkinan dari data itu, orangnya sudah pindah, tidak dikenal, atau bahkan sudah meninggal,” kata Erwan.
Untuk memastikan validitasnya, Disdik melibatkan pemerintah desa dalam melakukan pemeriksaan langsung. Selain mencocokkan identitas, petugas juga menelusuri alasan anak-anak tersebut tidak mengakses pendidikan.
Hasil penelusuran menunjukkan terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut. Mulai dari keterbatasan ekonomi, anak memilih bekerja, pernikahan dini, kurangnya dukungan orang tua, hingga rendahnya motivasi untuk melanjutkan sekolah.
Di sisi lain, ditemukan pula anak-anak yang sebenarnya menempuh pendidikan di pesantren, tetapi belum tercatat dalam sistem pendidikan formal sehingga masuk dalam kategori ATS.
Untuk menjangkau anak-anak tersebut, Disdik Ciamis mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melakukan pendekatan langsung atau jemput bola. Dengan cara ini, petugas dapat mengetahui persoalan yang dihadapi setiap anak sekaligus menawarkan alternatif pendidikan sesuai kebutuhannya.
Salah satu jalur yang disiapkan adalah pendidikan nonformal melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
“Jalur pendidikan nonformal melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C menjadi salah satu alternatif yang disiapkan,” jelas Erwan.
Disdik juga mendorong pondok pesantren mengembangkan PKBM agar para santri yang belum terakomodasi dalam pendidikan formal tetap mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan dan ijazah kesetaraan.
Meski tingkat verifikasi telah mencapai angka tertinggi di Jawa Barat, Erwan menegaskan pekerjaan penanganan ATS belum selesai. Pemerintah masih perlu memastikan anak-anak yang telah teridentifikasi benar-benar mendapatkan akses pendidikan kembali.
Karena itu, koordinasi terus diperkuat dengan pemerintah desa, kecamatan, lembaga pendidikan, PKBM, pesantren, hingga masyarakat.
Menurut Erwan, keberhasilan program penanganan ATS tidak cukup hanya dilihat dari tingginya persentase data yang telah diverifikasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah dapat kembali belajar melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di Kabupaten Ciamis. (Ayu/CN/Djavatoday)
