Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menguatkan tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026. Kali ini, pembinaan digelar bagi seluruh desa se-Kecamatan Kawali dan berlangsung di Aula Kecamatan Kawali, Senin (26/1/2025).
Sebanyak 11 desa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Unsur pemerintahan desa hadir lengkap, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, bendahara, hingga perangkat desa lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, bersama unsur Kecamatan Kawali dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pembinaan ini menjadi ruang penting untuk menjaga kekompakan aparatur desa agar roda pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tanggung jawab.
Menurut Herdiat, pemerintahan desa tidak hanya ditopang oleh pemahaman regulasi semata, tetapi juga oleh sinergi antarelemen di dalamnya.
“Struktur pemerintahan desa sudah jelas, ada kepala desa, perangkat, dan BPD. Namun, kuncinya bukan hanya paham aturan, melainkan kebersamaan. Tanpa soliditas, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Bupati juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi tekanan. Ia memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis mengalami penurunan cukup signifikan sejak pandemi Covid-19.
Jika pada 2019 APBD Ciamis tercatat lebih dari Rp3,1 triliun, kini angkanya berada di kisaran Rp2,3 triliun. Artinya, terdapat penurunan hampir Rp900 miliar.
“Ini bukan angka kecil. Dampaknya dirasakan sampai ke desa. Kondisi ini menuntut kita untuk lebih bijak, lebih tertib, dan lebih bertanggung jawab,” ungkapnya.
Herdiat menambahkan, hingga tahun anggaran 2025–2026, pemerintah daerah masih harus menghadapi defisit sekitar Rp150 miliar. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam pengelolaan keuangan desa, Bupati memberikan penekanan khusus agar seluruh aparatur berhati-hati dan patuh terhadap ketentuan. Ia mengingatkan bahwa korupsi tidak selalu identik dengan memperkaya diri sendiri, tetapi juga bisa bermakna menguntungkan pihak lain secara tidak sah.
“Uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekecil apa pun pelanggaran, tetap ada konsekuensi hukum. Kepala desa sebagai penanggung jawab utama tidak bisa lepas dari itu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah desa dan BPD. Menurutnya, banyak persoalan desa berawal dari kurangnya komunikasi dan kerja sama antara kedua unsur tersebut.
“Di kabupaten, bupati dan DPRD adalah satu kesatuan. Di desa pun sama. Kepala desa, perangkat desa, dan BPD harus berjalan seiring, bukan saling berhadapan,” katanya.
Menghadapi keterbatasan anggaran dan dinamika pembangunan, Herdiat menilai kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci utama agar pemerintahan tetap berjalan dan pembangunan tidak terhenti.
Ia turut mengapresiasi tingginya kepedulian sosial masyarakat Ciamis yang selama ini menjadi kekuatan daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan itulah yang turut mengantarkan Ciamis meraih berbagai penghargaan, termasuk predikat daerah yang bersih dan tertata.
Menutup arahannya, Bupati mengimbau pemerintah desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang belakangan terjadi. Ia meminta agar desa aktif menjaga lingkungan, terutama saluran air, serta menyampaikan informasi kewaspadaan kepada masyarakat.
“Kondisi cuaca seperti ini harus kita sikapi bersama. Jaga lingkungan dan antisipasi sejak dini agar risiko bencana bisa diminimalkan,” pungkasnya. (Ayu/CN/Djavatoday)
