Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi terlihat di Ruang Transit DPRD Kabupaten Ciamis, Selasa (4/11/2025), saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Garut melakukan kunjungan kerja atau studi komparatif. Kunjungan tersebut membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan diterima langsung oleh Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Ciamis, Mohamad Ijudin, M.Pd.
Dalam forum tersebut, kedua pihak berdiskusi secara terbuka mengenai strategi penataan dan pemberdayaan PKL yang mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Pertukaran pandangan berlangsung dinamis, mencakup tantangan lapangan, kebijakan zonasi, hingga pola pembinaan yang efektif bagi para pedagang.
Mohamad Ijudin menyampaikan bahwa Kabupaten Ciamis telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan usaha yang tertib dan berdaya saing. Menurutnya, perda tersebut telah terbukti mampu mengatur aktivitas PKL tanpa mengabaikan aspek ekonomi kerakyatan.
“Peraturan yang kami miliki menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan umum dan pelaku usaha kecil. Beberapa pasal mengenai pola pembinaan, zonasi, serta pemberdayaan PKL bisa dijadikan referensi oleh daerah lain, termasuk Garut,” jelas Ijudin.
Pertemuan ini juga menjadi ajang saling belajar antar daerah dalam menciptakan regulasi yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan berbagi pengalaman dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya yang berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
Dengan terjalinnya kerja sama lintas daerah seperti ini, diharapkan penataan PKL di berbagai wilayah dapat dilakukan secara lebih manusiawi, tertib, dan berkelanjutan — sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. (Ayu/CN/Djavatoday)
