Berita Ciamis (Djavatoday.com),- Pemkab Ciamis melalui Diskominfo Ciamis memenuhi panggilan sidang Pemeriksaan Awal (PA) dan mediasi sengketa informasi publik dengan register 2215/K-A19/PSI/KI-JBR/VI/2023.
Mediasi sengketa tersebut antara Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) sebagai pemohon terhadap Pemerintah Kabupaten Ciamis (PPID) sebagai termohon. Dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Lantai II Jl. Turangga No. 25 Bandung pada Rabu, 13/09/23.
Selain diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, sidang Pemeriksaan Awal (PA) dan mediasi sengketa informasi publik dengan register 2215/K-A19/PSI/KI-JBR/VI/2023 antara Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) ini diikuti juga oleh 22 Kabupaten dan Kota termohon. Namun ada 7 kabupaten dan kota yang tidak hadir dalam Pemeriksaan Awal (PA) dan mediasi sengketa informasi publik.
Adapun informasi yang diminta oleh pemohon terhadap PPID kabupaten/kota termohon adalah informasi anggaran dan realisasi program tahun anggaran 2021, masing-masing kecamatan, kelurahan/desa dan Rt/Rw. Diantaranya meliputi:
- Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Kartu sembako BPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT reguler.
- Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bantuan sembako kemiskinan ekstrim.
Kaitan dengan perihal tersebut, APIJ mengajukan permohonan permintaan data untuk masing-masing program di atas.
- Anggaran keempat program di atas untuk masing-masing kecamatan, kelurahan/desa dan Rw/Rt.
- Realisasi keempat program di atas untuk masing-masing kecamatan, kelurahan dan Rt/Rw.
Mediasi ini dilakukan oleh Mediator Dadan Saputra dan dibantu oleh Mediator Pembantu Mahi M. Hikmat.
Hasil dari mediasi tersebut telah dinyatakan mencapai kesepakatan dari para pihak dan sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi dengan alasan termohon tidak menguasai informasi yang dimohonkan karena program tersebut merupakan program Kementerian dan bukan Program Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Kepala Diskominfo Ciamis Tino Armyanto yang juga PPID utama Kabupaten Ciamis menjelaskan sengketa informasi anggaran dan realisasi program tahun anggaran 2021 ini menjadi momentum edukasi kepada masyarakat. Bahwa untuk mengajukan permohonan informasi masyarakat dapat mengakses layanan permohonan informasi publik seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di ppid.ciamiskab.go.id dan juga bisa melalui SP4N Lapor di lapor.go.id
“Sengketa informasi ini lahir akibat pemohon mengajukan permohonan informasi melalui email diskominfo dan tidak melalui website ppid.ciamiskab.go.id. Sehingga PPID Kabupaten Ciamis tidak mengetahui adanya permohonan informasi dari pemohon,” ujarnya.
Tino menjelaskan PPID utama Kabupaten Ciamis juga akan melakukan evaluasi dari kejadian sengketa informasi ini. Pihaknya akan lebih mensosialisasikan kembali layanan permohonan layanan informasi publik baik ppid.ciamiskab.go.id maupun lapor.go.id secara masif. Tujuannya supaya masyarakat Kabupaten Ciamis dapat mengetahui tatacara permohonan informasi publik melalui website tersebut. (Ayu/CN/Djavatoday)
 dan mediasi sengketa informasi publik.){kind=link}