Berita Tasikmalaya (Djavatoday.com),- Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan aksi demonstrasi dengan turun ke jalan, Jumat (8/4/2022). Mereka menyoroti berbagai isu dan kebijakan pemerintah saat ini, salah satunya kenaikan harga BBM.
Mahasiswa pun menyuarakan aspirasi masyarakat. Dengan berbagai kebijakan tersebut, kondisi yang dirasakan rakyat semakin hari semakin sulu. Mulai dari harga minyak goreng yang melambung tinggi hingga terjadi kelangkaan. Bahkan saat ini harga BBM pun naik.
Saat aksi, para mahasiswa melakukan orasi pada Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Kemudian melakukan aksi bakar ban. Mereka pun merangsek masuk ke ruangan rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Andi Perdiana menjelaskan bahwa aksi demonstrasi ini gabungan mahasiswa Tasikmalaya. erdiri dari HMI Tasikmalaya, PC PMII Tasikmalaya, KAMMI, PII, IMM dan Himapersis Tasikmalaya. Selain turun ke jalan, para mahasiswa ini membawa aspirasi rakyat ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
“Kami sepakat menyatakan sikap atas beberapa kondisi masalah yang terjadi. Masyarakat yang mengalaminya langsung,” jelasnya.
Mahasiswa menilai kondisi saat ini sangat pelik. Berbagai kebijakan pemerintah tidak pro masyarakat. Malah kebijakan itu hanya menguntungkan pihak oligarki.
Dalam bulan Ramadan ini, mahasiswa turun ke jalan sebagai bentuk perjuangan dan bagian dari ibadah yang sesungguhnya.
“Dengan kesadaran dan fakta sosial yang terjadi saat ini, kami gabungan mahasiswa di Tasikmalaya menolak secara tegas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan merugikan rakyat,” tegasnya.
Kebijakan itu antara lain, menolak IKN atau Ibu Kota Negara Nuasantara. Menolak penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal tersebut dapat menghianati reformasi. Selanjutnya, mahasiswa menolak harga BBM serta pemerintah harus bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng.
Kemudian mengutuk tindakan refresifitas pihak Kepolisian Kota Tasikmalaya. Mendorong agar terjaminnya kesetaraan pendidikan daerah pelosok dan menolak kenaikan pajak PPN 11%. (Ayu/CN/Djavatoday)
