Minggu, Oktober 17, 2021

HMI Kritik Ketidakjelasan Enam Program Unggulan Bupati Ciamis

Djavatoday.com, Ciamis Periodisasi kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya telah memasuki dua tahun lebih. Namun ketidakjelasan enam program unggulan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi kritikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis.

Kritikan tersebut disampaikan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis Ilham Nur Suryana. Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi. 

Baca juga:

“Program kepala daerah itu harus  berpedoman pada RPJPD yang memperhatikan RPJM Nasional. Selain itu juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,” jelas Ilham kepada Djavatoday.com saat memberikan keterangan di Sekretariat HMI Cabang Ciamis, Rabu (9/6/2021).

Menurutnya, tertera juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 14 ayat 2. Bahwa kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misi. Serta program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

“Pada RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 di dalamnya terdapat sasaran indikator kinerjanya dan 11 program unggulan Bupati Ciamis yang merupakan janji-janji politiknya. Ada enam program unggulan bupati yang kami soroti yang dinilai tidak jelas, itu peninjauan dari dokumen perencanaannya dan LKPJ 2019 sampai 2020,” ucapnya.

Enam Program Unggulan Bupati Ciamis yang Dikritik HMI

Ilham menjelaskan, enam program unggulan Bupati Herdiat yang menurutnya tidak jelas diantaranya, pertama, Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga Kesehatan.

Seperti tercantum dalam RPKD 2020 dan RKPD 2021 penatausahaan penyaluran tunjangan Profesi Guru. Dengan besaran, rencana anggaran yang sama senilai Rp 50juta dengan target penerima tunjangan sebesar 5.000 orang di Dinas Pendidikan Ciamis.

“Kami coba bandingkan dengan perencanaan program Kajian Penentuan Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD pada RKPD 2021 senilai Rp120 juta. Artinya dalam segi perencanaan tunjangan pendidikan bukan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah,” ucapnya.

Penegasan Ilham, kemudian berdasarkan dokumen RKPD Ciamis 2021 pada kinerja Dinas Kesehatan. Pihaknya belum menemukan program tunjangan daerah bagi tenaga kesehatan.

“Kami menelaah dalam LAKIP 2019 hanya tercantum Pendampingan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 49.490.700. Akan tetapi pada LKPJ 2020 tidak tercantum tunjangan daerah untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Kekeliruan Redaksi Terkait Program Penciptaan 10 Ribu Langan Kerja

Kedua, HMI juga mengkritisi terkait program menciptakan 10 ribu lapangan kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah. Namun berdasarkan keterangan Bupati Herdiat bahwa menciptakan 10 ribu lapangan pekerjaan adalah kekeliruan dalam redaksi.

“Dari hasil audiensi kami tekait program menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan merupakan kekelruan redaksi. Bupati Ciamis mengklarifikasi bahwa yang benar yaitu program menciptakan 10.000 tenaga kerja baru,” ungkap Ilham.

“Padahal jelas tertulis dalam RPJMD sebelum perubahan pun, menciptakan 10 ribu lapangan kerja baru. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah tercantum dalam RPJMD,” tambahnya.

HMI Menyoroti Proses Perumusan dan Perencanaan RPJMD

Pihaknya menyoroti, proses perumusan dan perencanaan RPJMD ini bukan urusan main-main. Karena kinerja Bappeda tentu sudah diimbangi dengan anggarannya yang sudah jelas tercantum dalam APBD.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31. Perencanaan pembangunan berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Mengingat genap dua tahun kepemimpinan Herdiat-Yana, bagi kami ini menunjukkan ketidakseriusan kinerja Bappeda dalam menjalankan tugasnya. Berbicara kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis, bukan urusan main-main. Jangan sampai visi dan janji politik hanya menjadi bualan politik dalam menarik simpati masyarakat,” kata Ilham.

Ia juga menilai,  RKPD 2021 tidak mencantumkan sasaran misi bupati poin satu tentang 10 ribu lapangan kerja. Yang ada hanya meningkatnya daya saing tenaga kerja dan arah kebijakannya hanya menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja.

“Artinya pada program unggulan ini adanya ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan. Berbicara tenaga kerja baru pun ketika dilihat dalam RKPD 2021 tercantum pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja untuk 240 orang. Kemudian program Pembinaan Produktivitas Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja untuk 400 orang dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp2 milyar,” urai Ilham.

Penataan Ekonomi Tak Jelas

Ketiga, Kabid PPD HMI Ciamis ini pun mengkritisi terkait penataan kawasan ekonomi rakyat. Menurutnya, penataan kawasan ekonomi rakyat termasuk pada bagian pada misi 3 yaitu membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat. Ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal yang memiliki tujuan meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing, sasarannya meningkatnya daya saing usaha koperasi dan UMKM.

“Hasil telaah kami dalam RPKD 2021 peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat (BUMDes) terencana Rp220 juta untuk 258 BUMDes. Kemudian untuk membuat pendataan perkembangan ekonomi per kecamatan senilai Rp250 juta Sedangkan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian senilai Rp 1,87 Milyar di Bappeda. Artinya lebih besar perencanaan ketimbang pelaksanaannya,” ujarnya.

Kemudian disampaikan Ilham bahwa berdasarkan LKPJ 2020 pada urusan DPUPRP mengenai tata ruang hanya membahas pembangunan infrastruktur fisik jalan. Selanjutnya pada urusan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan hanya fokus pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah senilai Rp.712.858.000.

Pembangunan infrastruktur

Keempat, tambah Ilham, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi merupakan hal yang paling sering dilakukan pemerintah. Namun tidak sebanding dengan pola pengembangan ekonominya.

“Dalam pembangunan infrastruktur belum ada langkah konkret dalam upaya penyelesaiannya. Tercantum dalam sasaran misi bupati yaitu membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal. Yaitu terbentuknya BUMD (agribisnis), meningkatkan investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah,” ucapnya.

Program Anggaran Tak Jelas

Mantan Presma BEM IAID Ciamis ini pun mengkaji pada RKPD tahun 2021 terkait program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah nilainya Rp 6.858.007.800. Angka tersebut masih kalah besar dengan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dari APBD Kabupaten Rp.708.336.005.406, APBD Provinsi Rp.929.982.876.594, APBN Rp.56.278.118.000, jika dijumlah senilai Rp.1.694.597.000.000.

“Dalam LKPJ 2020 mayoritas pembangunan infrastruktur dialihkan untuk pembangunan peningkatan ruas jalan, dan irigasi. Tidak memprioritaskan terbentuknya BUMD dan investasi daerah untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah,” ucapnya.

Tidak Adanya Program Tertulis di DPRKPH Terkait Penataan Ruang Publik

Kelima, kata Ilham, dalam penataan ruang publik di Ciamis dari hasil penelusurannya tidak adanya program tertulis pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH). Pada RPKD 2021 tentang penataan ruang publik, sedangkan APBD Kabupaten Rp 104.140.588.800.

“Dalam LKPJ 2020 hanya ada program perencanaan tata ruangnya saja dicantumkan anggaran senilai Rp.276.820.000,” ucapnya.

Pertanyakan Realisasi Beasiswa Bagi Masyarakat Tidak mampu

Keenam, beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, santri). Dalam LKPJ 2020 tercantum penatausahaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP yang di targetkan Rp.40.000.000, namun hanya terealisasi Rp.18.450.000.

“Itu keenam program unggulan bupati namun tidak jelas dalam perencanaan. Padahal tadinya menjadi angin segar bagi masyarakat Kabupaten Ciamis yang memiliki jumlah warga 1.430.262 orang dengan 5,66% pengangguran terbuka berdasarkan hasil survey BPS. Serta di tahun 2019 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 79.410 orang,” katanya.

Dua Tahun Memimpin Ciamis, Pembangunan Hanya dengan Pendekatan Teknokratis

Ilham menyampaikan kesimpulan atas analisi dari HMI Ciamis, pada dua tahun kepemimpinan Herdiat-Yana proses perencanaan pembangunan daerah hanya melakukan pendekatan teknokratis dan pendekatan politis yang dibahas bersama dengan DPRD.

Menurutnya pada pemerintahan Herdiat-Yana tidak seutuhnya melakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang merupakan hasil perencanaan dan diselaraskan dalam musyawarah pembangunan dan dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Ditambahkannya, pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sudah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun UU Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan atas-bawah serta bawah-atas.

“Artinya perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis, belum mencerminkan kondisi objektif sebenarnya, diperlukan adanya peninjauan ulang kembali. Berdasarkan data yang akurat dan sesuai prioritas visi-misi bupati beserta 11 program unggulannya,” tuturnya.

Terakhir, Ilham menyarankan agar arah politik kebijakan anggaran harus memprioritaskan visi-misi bupati beserta 11 program unggulannya secara menyeluruh. Mendorong adanya Langkah sinergis yang bukan hanya slogan di tiap SKPD .

“Perlu ada langkah kolaboratif dan inovasi antar SKPD yang mengarah pada realisasi visi-misi dan 11 program unggulan Bupati Ciamis,” tutupnya. *ArifinAT

ARTIKEL TERKAIT

BERITA TERBARU